Kasus Dermaga Gili Air Tahun 2017, Tersangka Rekanan DiperiksaTahap Dua Secara Virtual

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pelimpahan tahap dua kasus pembangunan dermaga Gili Air, Lombok Utara tahun 2017 terkendala tersangka ED yang sedang diadili dalam perkara di Jawa Timur. Polda NTB sebenarnya sudah menuntaskan penyidikan kasus ini. Hanya tinggal proses pelimpahan ke jaksap penuntut umum.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana menguraikan bahwa kendala itu disebabkan faktor eksternal. Pihaknya tidak bisa memaksa karena ED menjalani proses persidangan. “Kalau tidak bisa dibon dari Lapas, kita tahap duanya virtual,” ucapnya, Jumat, 3 Desember 2021.

Iklan

Bon dimaksud merupakan istilah meminjam tahanan dari Lapas untuk rangkaian proses lain di luar Lapas. Mekanisme tersebut tidak bisa dijalankan karena alasan hukum. Sementara tahap dua virtual bisa dijalankan sebagai kelonggaran di masa pandemi Covid-19. “Untuk yang di Jatim (ES) saja yang kita virtual-kan. Yang lainnya nanti menyusul,” kata Eka.

Tersangka ES ini memiliki peran sebagai penerima kuasa. ES meminjam bendera perusahaan lain, yakni tersangka SU. Mereka membuat kesepakatan. ES sebagai pelaksana pekerjaan. Sementara SU yang meminjamkan perusahaan diberi kompensasi.

Perusahaan milik SU ini memenangi tender memenangi tender pengerjaan proyek pembangunan Dermaga Gili Air senilai Rp6,28 miliar. Proyek dermaga Gili Air dibiayai dengan anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.

Konsultan pengawas, tersangka LH dan SW menyatakan progres pekerjaan sesuai dengan kontrak. Meskipun diduga ada kelebihan pembayaran dan kekaurangan volume dalam pengerjaan proyek.

Walaupun begitu, tersangka pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, bernisial AA tetap membayar proyek itu sesuai kontrak yang kemudian dihitung sebagai kerugian negara sebesar Rp1,24 miliar berdasarkan perhitungan BPKP. (why)

Advertisement