Kasus DD/ADD Sesait, Harta Kekayaan Tersangka Ditelisik

Mantan Sekdes Sesait Dedi Supriyadi dipakaikan rompi tahanan Rabu, 14 April 2021 usai diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sesait tahun 2019. Tersangka kini menjalani penahanan sebagai tahanan titipan jaksa di Rutan Polresta Mataram.(Suara NTB/Kejari Mataram)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Sekdes Sesait, Kayangan, Lombok Utara Dedi Supriyadi sudah ditahan di sel penjara. Jaksa selanjutnya menelusuri harta kekayaan tersangka dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sesait tahun 2019 ini. Dalam hal pemulihan dari kerugian negara yang mencapai Rp759,13 juta.

“Alasannya dipakai untuk keperluan sendiri. Setelah ini kita telusuri hartanya, kita asset tracing,” ungkap Kepala Kejari Mataram Yusuf Kamis, 15 April 2021. Penelusuran aset kekayaan tersangka ini masih bagian dari proses penyidikan. Nantinya terhadap tersangka akan ada pemeriksaan tambahan berkaitan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan jaksa penyidik terkait harta dan aset kekayaan tersebut. Dari penelusuran awal, tersangka diduga membeli mobil dalam kurun waktu menjabat sebagai Sekdes.

Iklan

“Kita telusuri apakah dibeli dari uang itu (hasil korupsi) atau tidak,” jelasnya. Dedi diduga korupsi dengan modus memanipulasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan proyek fisik desa. Tersangka ini mengendalikan setiap kegiatan. Meskipun secara administrasi kegiatan tersebut dikomandoi ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Tersangka mengelola semua kegiatan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,” sebutnya. Alat bukti pada proses penyidik mengarah pada keterlibatan dominan Dedi dalam dugaan penyimpangan anggaran. Meskipun Dedi juga memerintahkan orang lain tetapi aliran dana tetap bermuara padanya. Tersangka Dedi dimintai keterangan sebagai tersangka pada Rabu, 14 April 2021.

Selanjutnya tersangka ditahan di Rutan Polresta Mataram sebagai tahanan titipan jaksa. Pertimbangan penahannya, tersangka dikhawatirkan melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. “Agar tidak mempersulit proses penyidikan,” kata Yusuf. Dedi dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD sebesar 1,43 miliar, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp235,15 juta. Anggaran itu kemudian dipakai untuk membiayai proyek fisik antara lain pembangunan jalan Sumur Pande, pembangunan Drainase Pansor, Pembangunan Talud Lokok Ara, talud Sumur Pande, kemudian pengadaan bibit durian, dan pembangunan Panggung Peresean.

Proses pelaksanaan anggaran tidak melalui musyawarah dan proses perencanaan tidak dilaksanakan melalui APBDes perubahan karena tidak atas persetujuan BPD. Proyek Panggung Peresean bermasalah. Hasil audit khusus Inspektorat menemukan keruigan negara sebesar Rp636,82 juta. Sementara dari pengelolaan BUMDes sebesar Rp122,31 juta. Total kerugian negaranya mencapai Rp759,13 juta. (why)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional