Kasus DD/ADD Sesait 2019, Selisih Anggaran Masuk Kantong Mantan Sekdes

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Sekretaris Desa Sesait, Dedi Supriadi menjalani sidang perdana perkara dugaan korupsi DD/ADD tahun anggaran 2019. Dedi tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Dari modus korupsi mengomandoi proyek fisik desa dan meminjam modal BUMDes. Kerugian negaranya mencapai Rp1,01 miliar.

Sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 2 September 2021. Jaksa penuntut umum I Wayan Suryawan membacakan surat dakwaannya di hadapan ketua majelis hakim Kadek Dedy Arcana.

Iklan

“Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sebagian anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Wayan.

Desa Sesait pada tahun 2019 mengelola DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD Rp1,43 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Rp235,15 juta, dan sisa lebih penghasilan tetap Rp668,45 juta.

Anggaran itu kemudian dipakai untuk membiayai proyek fisik dan pengadaan barang. “Sejumlah kegiatan seharusnya dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tetapi diambilalih oleh terdakwa,” beber Wayan.

Pada pembangunan jalan antardusun senilai Rp178,58 juta, tim TPK hanya dijadikan mandor. Proyek yang menghubungkan tiga dusun ini gagal selesai 100 persen karena ditolak masyarakat.

Proyek fisik ini berdasarkan hasil audit terdapat kekurangan pekerjaan, yakni pada pembangunan Bale Pusaka dengan anggaran Rp250 juta, proyek pembangunan Talud Ara senilai Rp320,19 juta, pengadan 1.760 batang bibit Durian Rp260,48 juta.

Wayan membeberkan, terdakwa Dedi juga meminjam dana penyertaan modal BUMDes Sesait sebesar Rp200 juta. Tetapi, uang yang dicairkan Dedi itu malah raib. “Alasannya dulu dipinjam untuk membiayai kegiatan fisik, tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi,” paparnya.

Penyimpangan anggaran juga pada dana bantuan Pemprov NTB untuk pengadaan bibit Durian Rp40 juta yang hanya direalisasikan Rp22,19 juta. Selisihnya tidak kunjung dikembalikan ke rekening desa.

Kemudian pada proyek pembangunan tribun pentas seni senilai Rp631,28 juta yang awalnya dianggarkan untuk membangunan pasar desa. “Ternyata pelaksanaan pembangunannya terdapat kekurangan volume Rp502,82 juta,” urai Wayan.

Terdakwa pun menilep pembayaran pajak galian C sebesar Rp36,14 juta, serta kelebihan anggaran pada setiap kegiatan sebesar Rp53,76 juta. “Berdasarkan hasil audit Inspektorat, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,01 miliar,” sebut Wayan. Sidang tersebut kemudian ditunda hingga Senin pekan depan dengan agenda penyampaikan eksepsi terdakwa. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional