Kasus DD/ADD Sesait 2019, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mantan Sekdes

Terdakwa korupsi DD/ADD Sesait 2019 Dedi Supriyadi merapikan masker saat berjalan keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Sidang dugaan korupsi DD/ADD Sesait, Kayangan, Lombok Utara bakal dilanjutkan ke pemeriksaan. Hal itu setelah majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa mantan Sekdes Dedi Supriyadi. Poin keberatan terdakwa dinilai sudah masuk pokok perkara.

Ketua majelis hakim Kadek Dedy Arcana memutuskan perkara ini lanjut ke pemeriksaan dalam putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Dedi Supriyadi tidak dapat diterima,” ucapnya seperti dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram yang diakses Rabu, 29 September 2021.

Iklan

Selanjutnya, Arcana memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan selanjutnya. “Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara dan akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara,” jelasnya.

Eksepsi Dedi sebelumnya menyinggung soal dakwaan jaksa yang kabur dalam hal pengitungan jumlah kerugian negara, menggabungkan uraian perbuatan pidana dan perdata, serta tidak cermat karena tidak menerangkan keterlibatan pihak lain.

Dedi didakwa korupsi karena tidak dapat mempertanggungjawabkan proyek fisik desa dan meminjam modal BUMDes. Kerugian negaranya mencapai Rp1,01 miliar. Desa Sesait pada tahun 2019 mengelola DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD Rp1,43 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Rp235,15 juta, dan sisa lebih penghasilan tetap Rp668,45 juta.

Anggaran itu kemudian dipakai untuk membiayai proyek fisik dan pengadaan barang. Pada pembangunan jalan antardusun senilai Rp178,58 juta, tim TPK hanya dijadikan mandor. Proyek yang menghubungkan tiga dusun ini gagal selesai 100 persen karena ditolak masyarakat.

Proyek fisik ini berdasarkan hasil audit terdapat kekurangan pekerjaan, yakni pada pembangunan Bale Pusaka dengan anggaran Rp250 juta, proyek pembangunan Talud Ara senilai Rp320,19 juta, pengadan 1.760 batang bibit Durian Rp260,48 juta.

Terdakwa Dedi juga meminjam dana penyertaan modal BUMDes Sesait sebesar Rp200 juta. Tetapi, uang yang dicairkan Dedi itu malah raib. Alasannya dipinjam untuk membiayai kegiatan fisik, tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Penyimpangan anggaran juga pada dana bantuan Pemprov NTB untuk pengadaan bibit Durian Rp40 juta yang hanya direalisasikan Rp22,19 juta. Selisihnya tidak kunjung dikembalikan ke rekening desa.

Kemudian pada proyek pembangunan tribun pentas seni senilai Rp631,28 juta yang awalnya dianggarkan untuk membangunan pasar desa. Pelaksanaan pembangunannya terdapat kekurangan volume Rp502,82 juta. Terdakwa juga mengambil pembayaran pajak galian C sebesar Rp36,14 juta, serta kelebihan anggaran pada setiap kegiatan sebesar Rp53,76 juta. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional