Kasus DD/ADD Selat dan Kedaro, Jaksa Temukan Unsur Pidana Korupsi

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menyiapkan ekspose penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa (DD/ADD) Selat, Kecamatan Narmada dan Kedaro, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Penyelidikan awal menemukan indikasi perbuatan korupsi. Akibatnya, timbul kerugian keuangan negara.

“Kita mau naikkan ke dik (penyidikan). Sekarang masih lid (penyelidikan) Pidsus (Pidana Khusus),” terang Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi Kamis, 10 Maret 2021. Desa Selat mengelola anggaran DD sebesar Rp907,31 juta pada tahun 2018. Laporan pertanggungjawabannya diduga tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggarannya. Hal itu menjadi temuan Inspektorat Lombok Barat. “Temuannya Rp200-an juta,” sebutnya.

Iklan

Demikian juga dengan pengelolaan DD/ADD Kedaro. Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi penyimpangan pada tahun anggaran 2017 dan 2018. Desa Kedaro pada tahun 2017 mendapat gelontoran anggaran DD sebesar Rp961,79 juta. Kemudian bertambah menjadi Rp1,26 miliar pada tahun 2018.
“Temuan dari Inspektorat itu nilainya ada sekitar Rp600 juta dari dua tahun anggaran. Itu ada proyek jalan. Intinya proyek-proyek fisik,” kata Yusuf.

Dia menambahkan, sejumlah temuan itu sudah disampaikan dalam rangka tindaklanjut melalui mekanisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Yakni mengembalikan uang sejumlah nilai temuan. “Tapi selama ini tidak pernah ada pengembalian,” ungkapnya.
Dalam penanganan kasus ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Antara lain masing-masing mantan Kades Selat dan Kades Kedaro, pejabat pemerintahan desa, tim pelaksana kegiatan (TPK), serta ahli pidana, dan ahli auditor.

“Di Pidsus sedang dimatangkan lagi. Nanti kalau sudah naik penyidikan kita akan sampaikan lagi,” tandas Yusuf. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional