Kasus DD/ADD Kuripan 2015-2016, Bawahan Mantan Kades Dituntut Lebih Berat

Bekas Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Kuripan, Lombok Barat Johari Maknun menjalani sidang perkara DD/ADD Kuripan tahun 2015-2016, Kamis, 9 September 2021. Johari dituntut penjara selama lima tahun enam bulan.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Bekas Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Kuripan, Lombok Barat Johari Maknun dituntut penjara selama lima tahun enam bulan. Terdakwa perkara  DD/ADD Kuripan tahun 2015-2016 ini turut membantu mantan Kades korupsi Rp577 juta. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum I Komang Prasetya dalam sidang, Kamis, 9 September 2021 yang dipimpin ketua majelis hakim I Ketut Somanasa. Menurut jaksa, Johari terbukti korupsi untuk memperkaya diri sendiri.

Hal itu sesuai dengan dakwaan pasal 2 juncto pasal 18 UU Tipikor. “Oleh karenanya menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama lima tahun enam bulan,” ucapnya. Prasetya juga menuntut Johari membayar denda Rp200 juta subsider kurungan enam bulan. Serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp577 juta. “Apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan penjara selama satu tahun,” imbuhnya.

Iklan

DD/ADD Desa Kuripan pada tahun tahun 2015 mengelolaa DD/ADD sebesar Rp2,1 miliar dan Rp1,3 miliar tahun 2016. Johari mengerjakan sejumlah proyek fisik desa tidak sesuai dengan mekanisme. Untuk menutupinya, Johari membuat manipulasi dalam laporan pertanggungjawabannya. Kuitansi pengeluaran dibuat dengan pengesahan menggunakan stempel duplikat.

Antara lain dalam kegiatan, pembuatan rabat jalan, talud, jembatan, dan bronjong yang volume pekerjaannya kurang. Pekerjaan pengadaan gawang futsal, alat penggilangan bakso, motor roda tiga untuk ambulans desa, bak sampah, perangkat komputer, dan pengadaan alat pemotong rumput. Mantan Kades Kuripan Mastur sudah menjadi terpidana dengan vonis penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

Mastur terbukti korupsi dana kas desa mencapai Rp48,54 juta. Dengan alasan uang telah dipakai untuk keperluan pribadinya dan Rp20 juta untuk THR pejabat BPD, TPK, dan perangkat desa. Mastur hanya mampu mengembalikan Rp10 juta dari pinjaman tersebut. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional