Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan, Saksi Staf dan Pegawai Ditanya Soal Pembayaran Insentif

Kadek Adi Budi Astawa.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram menyelesaikan pemeriksaan delapan orang saksi dalam penyidikan kasus dana kapitasi Puskesmas Babakan anggaran 2017-2019. Delapan saksi ini merupakan staf dan pegawai. Mereka menerima insentif yang sumber anggarannya dari dana kapitasi.

“Delapan orang saksi yang kita periksan kemarin (pekan lalu) itu dari internal Puskesmas. Ada yang Nakes (tenaga kesehatan) dan nonnakes juga,” sebut Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Iklan

Staf dan pegawai itu diperiksa lagi di tahap penyidikan. Sebelumnya saat penyelidikan sejumlah saksi ini sudah diklarifikasi.

“Ada materi pemeriksaan tambahan dan ada materi baru. Keterangan saksi ini sudah dalam rangka mengumpulkan alat bukti,” paparnya.

Pemeriksaan di tingkat penyidikan tahap awal ini, sambung Kadek Adi, difokuskan pada mempertegas fakta hukum mengenai pengelolaan dana kapitasi. Khususnya mengenai kesesuaian penggunaannya dengan aturan.

“Selanjutnya masih pemeriksaan saksi-saksi. Setiap minggu ada pemeriksaan. Pemeriksaannya mulai dari bawah nanti berlanjut ke atas. Intinya semua yang berkaitan akan diperiksa,” urainya.

Puskesmas Babakan mengelola dana kapitasi sebesar Rp1,1 miliar per tahun dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan 15 ribu orang. Indikasi penyimpangannya diduga selama tiga tahun anggaran, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai jasa pelayanan kesehatan dengan komposisi 60 persen. Antara lain untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan insentif tenaga nonkesehatan. Hitungannya berdasarkan jabatan, jenis ketenagaan, dan jumlah kehadiran.

Sementara sebesar 40 persennya dipakai untuk operasional jaya pelayanan. Seperti pembelian obat, pengadaan alat kesehatan, pengadaan bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung, pemeliharaan, bahan cetak dan ATK, administrasi, koordinasi program, sistem informasi, dan peningkatan SDM.

Dalam kasus ini, penyidik sebelumnya menghitung indikasi korupsi mencapai Rp740 juta. Potensi kerugian ini muncul dari selisih pertanggungjawaban dengan realisasinya. Kerugian negara ini nantinya akan dihitung auditor negara. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional