Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan Naik Penyidikan

Kadek Adi Budi Astawa (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polisi menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana kapitasi Puskesmas Babakan tahun anggaran 2017-2019. Atas dasar itu, kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Untuk pembuktiannya hanya tinggal menunggu hasil audit kerugian negara.

“Dari gelar perkara, kasus ini diputuskan naik penyidikan,” terang Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Senin, 13 September 2021 kemarin. Status penanganan kasus ini dinaikkan karena penyidik Unit Tipikor sudah memiliki bukti-bukti indikasi penyimpangan anggarannya. Sekurangnya dua alat bukti yang cukup mengenai perbuatan korupsi. Modusnya pun sudah dipetakan.

Iklan

“Dugaannya mark up anggaran dan laporan (pertanggungjawaban) fiktif,” imbuhnya. Hal itu terkait dengan penggunaan dana operasional layanan kesehatan. Sementara unsur niat jahat atau dengan istilah mens-rea juga ditemukan pada penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan. Terkait dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan dan tenaganonkesehatan.

“Kita sedang telusuri kemana lari duitnya ini. Sekarang sedang berproses dengan tim audit dari BPKP,” sebut Kadek Adi.

Menindaklanjuti penyidikan kasus ini, sambung dia, penyidik bakal memanggil lagi saksi-saksi untuk diperiksa. Antara lain mantan kepala dan bendahara Puskesmas Babakan, staf dan pegawai, pejabat pada Dinas Kesehatan Kota Mataram, pejabat pada BPJS Kesehatan, serta rekanan. “Di tahap lidik sudah kita klarifikasi. Kita agendakan kembali saksi-saksi untuk diperiksa lagi di tahap penyidikan,” paparnya.

Dana kapitasi ini bersumber dari BPJS Kesehatan dan disetorkan setiap bulan. Besarannya dihitung berdasarkan jumlah kepesertaan peserta terdaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Sebanyak 15 ribu orang mendaftarkan Puskesmas Babakan sebagai FKTP-nya. Berdasarkan kepesertaan itu, Puskesmas Babakan mengelola dana kapitasi sebesar Rp1,1 miliar per tahun. Indikasi penyimpangannya diduga selama tiga tahun anggaran, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai jasa pelayanan kesehatan dengan komposisi 60 persen. Antara lain untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan insentif tenaga nonkesehatan. Hitungannya berdasarkan jabatan, jenis ketenagaan, dan jumlah kehadiran. Sementara sebesar 40 persennya dipakai untuk operasional jaya pelayanan. Seperti pembelian obat, pengadaan alat kesehatan, pengadaan bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung, pemeliharaan, bahan cetak dan ATK, administrasi, koordinasi program, sistem informasi, dan peningkatan SDM. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional