Kasus Dana BOS SDN 19 Cakranegara, Disdik Kota Mataram Diperiksa Soal Dokumen Anggaran

Kadek Adi Budi Astawa. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dana BOS SDN 19 Cakranegara. Diantaranya, Disdik Kota Mataram. Pemeriksaannya terkait dokumen anggaran dana BOS yang dikucurkan.

“Kaitannya dengan sumber anggaran dana BOS yang diterima (SDN 19 Cakranegara),” beber Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Jumat, 25 September 2020.

Iklan

Skema penyaluran dana BOS sejak tahun 2016 berganti. Tidak lagi langsung ke rekening sekolah. Melainkan dari Kementerian melalui Dinas Pendidikan tiap kabupaten/kota. Begitu pula terhadap penyaluran dana BOS SDN Cakranegara.

“Yang dari Disdik ini, kita sita dokumen NPH (nota perjanjian hibah). Itu yang tahun 2015,2016, 2017. Ini kan isinya semua sekolah. Nanti dipilah mana anggaran yang untuk SDN 19,” jelasnya.

Pemeriksaan dan penyitaan itu sesuai dengan hasil koordinasi bersama BPKP Perwakilan NTB. Kebutuhannya untuk penghitungan kerugian negara. Dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS sudah lebih dulu diserahkan.

“LPJ sudah disita dari bendahara. Auditnya nanti langsung hitung kerugian. tim dari BPKP tidak turun. Paling hanya klarifikasi saksi-saksi yang diperlukan saja,” imbuh dia.

Penyerahan kekurangan dokumen ke BPKP itu, kata Kadek Adi, diharapkan dapat mempercepat penghitungan kerugian negara. Sebab, seluruh saksi sudah diperiksa. Antara lain 20 guru dan mantan guru serta 17 rekanan penyedia. Hasil hitung kerugian negara itu nantinya jadi bekal penetapan tersangka.

“Nanti penetapan tersangkanya melalui gelar perkara. Setelah ada hasil audit itu,” tutup Kadek Adi.

Dalam kasus itu, penyidik menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana BOS SDN 19 Cakranegara tahun 2015-2017. Modusnya, laporan pertanggungjawaban direkayasa dengan transaksi fiktif, dan penggelembungan harga item barang.

Pengelolaan dana yang dimanipulasi antara lain kegiatan perbaikan taman, pemasangan paving, pembelian alat tulis, sampai keperluan pertemuan. Pengelolaan dana BOS diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Selama tiga tahun anggaran, yakni 2015 sampai 2017, laporan pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan realisasinya. Total anggaran yang dikelola SDN 19 Cakranegara sepanjang tiga tahun tersebut mencapai Rp1,6 miliar. (why)