Kasus CSR PDAM di Desa Lingsar, Sahyan Dihukum Lebih Ringan

Mantan Kades Lingsar Sahyan mendapat pelukan dari keluarganya, Senin, 2 Maret 2020 usai menjalani sidang vonis perkara korupsi dana CSR PDAM Giri Menang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kades Lingsar nonaktif, Sahyan mendapat keringanan hukuman. Terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini hanya dijatuhi vonis penjara selama 6 bulan 22 hari. Nilai korupsinya menurut hakim cuma Rp5 juta. Hakim tidak sepakat dengan jaksa penuntut umum. Sahyan tetap dihukum bersalah secara sah dan meyakinkan.

Vonis yang dijatuhkan hakim tersebut adalah sama dengan selama Sahyan menjalani penahanan rutan oleh jaksa. Vonis hakim membuat Sahyan lebih cepat keluar dari sel penjara. “Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan,” tegas ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Gusti Ngurah Rajendra, Senin, 2 Maret 2020.

Iklan

Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal 12A juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, untuk korupsi yang nilainya paling banyak Rp5 juta. Sahyan divonis untuk mengganti kerugian negara sejumlah tersebut. “Apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” imbuh Rajendra.

Anggota majelis hakim Fathurrauzi menerangkan, kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta karena dihitung dari actual loss. Sementara jaksa dalam tuntutannya menilai total loss, Rp165 juta. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa Sahyan menggunakan uang tersebut sesuai dengan isi MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu.

MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial. “Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati,” kata hakim yang akrab disapa Ojik ini. Sesuai kesepakatan juga, dana CSR ditransfer ke rekening pribadi Sahyan.

Sebab rekening desa belum ada serah terima. Maklum Sahyan baru menjabat setelah menang Pilkades 2018. Sahyan melakukan penarikan sebanyak 15 kali sebanyak 164,5 juta. “Sudah ditarik 100 persen,” ucapnya. Dana itu langsung disalurkan ke individu. Cepatnya realisasi itu sejalan dengan program kerja 100 hari Kades. Hakim menghitung kerugian negara dari kelebihan pembayaran biaya operasional.

“Kelebihannya total Rp5 juta yang diterima Kades dan perangkat desa. Adanya kerugian negara itu akibat dari dilanggarnya MoU dan RPD sebagai manifestasi terdakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain,” paparnya. Jaksa penuntut umum, Ida Ayu Camundi Dewi belum bersikap atas putusan tersebut. sebab, sebelumnya dia mengajukan tuntutan vonis satu tahun sembilan bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan. “Kita masih punya waktu pikir-pikir,” ucapnya.

Sementara penasihat hukum Sahyan, Bion Hidayat menyambut baik vonis tersebut. dia mengapresiasi majelis hakim yang jelis melihat fakta-fakta persidangan. “Majelis menurut kami sudah adil. Kami terima putusan ini,” kata dia lega. (why)