Kasus Corona Kembali Meningkat, Pemprov NTB Lanjutkan Pengoperasian RS Darurat Asrama Haji

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) -Pemprov mengambil kebijakan untuk melanjutkan pengoperasian Rumah Sakit (RS) Darurat Asrama Haji menyusul masih terjadinya tren peningkatan kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di NTB. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi penambahan kasus Covid-19 di atas 50 orang sehari.
“Melihat bahwa data-data masih belum menunjukkan bahwa Covid-19 ini akan segera berakhir. Maka rumah sakit darurat yang di Asrama Haji tetap kita fungsikan,” kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., di Kantor Gubernur, Senin, 28 Desember 2020.

Sekda mengatakan sudah digelar rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, RSUD NTB dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.
BPKAD diundang karena menyangkut dukungan anggaran untuk biaya operasional RS Darurat Asrama Haji tersebut tahun 2021 mendatang. “Tahun 2020 akan berakhir, bagaimana di 2021. Walaupun pasti kita ada dana BTT (Belanja Tidak Terduga) dan lain sebagainya sudah kita siapkan. Prinsipnya, operasional RS Darurat lanjut,” terang Mamiq Gita – sapaan akrabnya.

Sekda mengatakan dukungan anggaran operasional RS Darurat Asrama Haji merupakan bagian integral dari pengelolaan rumah sakit mengenai sumber pendanaannya. Ia mengatakan kebutuhan anggaran masih dihitung, tentunya berdasarkan tren kasus serta akan mengefektifkan sumber daya yang ada.
“Intinya, kami dari Pemprov NTB, menjelang 2021, terlebih trennya (penambahan kasus Covid-19) menunjukkan belum akan berakhir. Maka kami memfungsikan RS Darurat Asrama Haji,” terangnya.

Kanwil Kementerian Agama NTB juga tidak memberikan tenggat waktu sampai kapan penggunaan Asrama Haji tersebut. Dan memang, kata Sekda, Pemprov NTB masih sangat membutuhkan Asrama Haji untuk menjadi RS Darurat Covid-19.
“Dengan tren-tren kasus yang masih terjadi. Dan kita khawatir, kemarin ada klaster Pilkada, signifikan atau tidak tapi masih ada. Sekarang, klaster perkantoran kita masih tetap memberikan atensi,” imbuhnya.

Sebagai pelayan masyarakat, aparatur pemerintahan berisiko tinggi terpapar Covid-19. Meskipun dalam memberikan pelayanan sudah protektif, tetapi masyarakat yang dilayani banyak pihak.
“Kita tak mengetahui orang tersebut tanpa gejala dan sebagainya. Sehingga itu risiko dari fungsi pemerintah selaku pelayanan publik. Jadi bukan karena keteledoran kita tetapi karena risiko sebagai pejabat yang berhadapan dengan masyarakat,” tandas Wakil Ketua Satgas Covid-19 NTB ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Lingkungan (P3L) Dinas Kesehatan NTB, IDG. Oka Wiguna, SKM., M. Kes., mengatakan klaster perkantoran memang masih terus diwaspadai. Ia menyebut, tambahan kasus sebanyak 17 orang di Kota Mataram, Minggu, 27 Desember 2020 merupakan klaster perkantoran salah satu UPT Kementerian Komunikasi dan Informatika di Mataram.

Ia menjelaskan awalnya ada beberapa pegawai yang reaktif berdasarkan hasil rapid test antigen. Karena pimpinannya meminta dilakukan swab terhadap 38 pegawai yang ada di sana, maka ditemukan 23 orang yang terkonfirmasi positif. “Sekarang semuanya masuk RS Darurat Asrama Haji,” terangnya.

Sementara 18 tambahan kasus baru di Kabupaten Sumbawa di hari yang sama, kata Oka, merupakan transmisi lokal. Ia menyebut ada tiga kecamatan di Sumbawa yang memang terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Sebagaimana diketahui, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di perkantoran, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., telah menerbitkan surat edaran No. 060/323/ORG, tertanggal 24 September 2020. Melalui surat edaran Gubernur No.060/323/ORG, Pemprov menerapkan pembatasan ASN yang masuk kantor disesuaikan dengan zonasi tingkat risiko penyebaran Covid-19 di kabupaten/kota. Bagi ASN yang bekerja dari rumah, diwajibkan melakukan sosialisasi dan pemantauan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, serta membuat laporan tertulis.

Dalam surat edaran gubernur No. 060/323/ORG, pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home).
Kemudian tugas sosialisasi dan pemantauan penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Pengaturan jumlah pegawai berdasarkan data zonasi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus (zona hijau). Pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 100 persen.
Kemudian bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah (zona kuning). Pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 75 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), tugas melaksanakan sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 paling sedikit 25 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang (zona oranye), pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), tugas melaksanakan sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 paling sedikit 50 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan.
Sementara, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi (zona merah), pejabat pembina kepegawaian/kepala perangkat daerah/kepala unit satuan kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 25 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), tugas melaksanakan sosialisasi dan pemantauan penerapan Perda Nomor 7 paling sedikit 75 persen dari jumlah pegawai pada unit kerja instansi bersangkutan. (nas)