Kasus Buku Madrasah, Polda Perlu Tambahan Bukti dari Ombudsman

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharudin (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB berkoordinasi kembali dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Terkait penyelidikan pengadaan buku madrasah tahun 2018. Penyidik kepolisian memerlukan tambahan bukti baik dokumen atau petunjuk dari hasil dan temuan Ombudsman.

Sejauh ini, Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sudah memeriksa sejumlah saksi, antara lain Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten/kota, pejabat Kanwil Kemenag NTB, dan perwakilan madrasah.

Iklan

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin mengatakan, penyelidikan masih pada klarifikasi saksi-saksi. Saksi diundang menghadap penyidik untuk memberi keterangan.

Keterangan saksi dimaksud, dikroscek dengan bukti dokumen. “Kita masih perlu dokumen-dokumen dari Ombudsman,” kata dia ditemui pekan lalu.

Selama sepekan lalu, penyidik secara maraton mengklarifikasi Kasi Pendidikan Madrasah 10 kabupaten/kota se-NTB. Beberapa diantaranya, Kasi Penmad Kemenag Lotim, Kemenag Lobar, Kemenag Mataram, Kemenag Loteng, Kemenag Sumbawa Barat, Kemenag Sumbawa, Kemenag Dompu, dan Kemenag Kota Bima.

Mereka diklarifikasi soal dugaan pertemuan di sela rakor Dana BOS April 2018 lalu di Senggigi, Lombok Barat. Para kasi dikumpulkan di dalam forum tidak resmi untuk membahas pembelian buku madrasah.

“Misalnya di pertemuan di hotel apakah ada indikasi pembelian bukunya diarahkan,” terangnya.

Selanjutnya dari runutan kronologis ditelusuri tindak lanjutnya pada saat pembelian buku, yang menggunakan sekitar 20 persen dari total dana BOS masing-masing madrasah.

“Makanya, kita tetap berkoordinasi dengan Ombudsman,” kata Syamsudin. Koordinasi berupa permintaan dokumen atau keterangan baru merujuk pada hasil investigasi Ombdusman.

Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB membongkar dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan totalnya senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah.

Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here