Kasus Buku Madrasah, Polda Klarifikasi Kepala Kemenag

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan buku madrasah tahun 2018 berproses di tahap penyelidikan. Setelah meminta keterangan Kasi Pendidikan Madrasah pada masing-masing 10 Kemenang Kabupaten/Kota, selanjutnya giliran akan diklarifikasi Kepala Kemenag Kabupaten/Kota.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin mengatakan, rangkaian klarifikasi masih banyak diperlukan. Termasuk pimpinan Kemenag di tiap Kabupaten/Kota soal wewenang. ‘’Semua pihak pasti akan kita mintai keterangan. Ini masih panjang ini rangkaiannya,’’ katanya kemarin.

Iklan

Awal pekan ini 10 Kabid Penmad pada Kemenag Kabupaten/Kota di NTB sudah memberikan keterangan kepada penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Penyidik menggali proses pengadaan sampai penggunaan anggaran. Sebab pembelian buku menggunakan dana BOS masing-masing madrasah. Polda NTB menyelidiki pengadaan buku madrasah setelah dugaan maldministrasi ditelisik Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Dugaan penyimpangan pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB menyeruak berkat investigasi Ombudsman RI NTB yang diekspose Oktober lalu. Ribuan madrasah tersebut total menggelontorkan anggaran sampai sekitar Rp200 miliar. Dana dipakai untuk membeli buku umum K-13. Buku dibeli dari rekanan berinisial PT AK, yang notabene bukan distributor atau penerbit buku.

Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu.

Ada pula indikasi pemaksaaan yang menurut Ombudsman tampak dari persyaratan pencairan dana BOS tahap kedua tahun 2018. Yakni menyerahkan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama dengan menyertakan kuitansi pembelian buku dari rekanan tersebut. (why)