Kasus Buku Madrasah, Ombudsman Dapat Bukti Tambahan

Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman NTB mendapat tambahan bukti dugaan maladministrasi pengadaan buku madrasah bersumber dari dana BOS tahun 2018. Mulai dari bukti transfer pembelian buku, sampai rekaman percakapan indikasi pemaksaan ke satu perusahaan tertentu.

‘’Kami punya bukti akurat. Kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang makin jelas. Sebaiknya pihak Kemenag kooperatif,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH.MH, Kamis, 8 November 2018 ditemui di ruang kerjanya.

Iklan

Dia menyebutkan, pihaknya mendapat bukti tambahan seperti bukti percakapan dugaan pemaksaan pembelian buku. Kemudian data di lapangan yang terus bertambah seperti bukti transfer ke PT.AK.

Pihaknya menelaah petunjuk teknis pengelolaan dana BOS serta peraturan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Khususnya mengenai alokasi 20 persen untuk pembelian buku.

‘’Seharusnya madrasah bebas beli ke siapapun. Nah ini modusnya dominasi satu perusahaan. Faktanya, madrasah beli melalui Kemenag kabupaten/kota ke PT AK ini. Pertanyaannya? Apakah itu tidak didesain,’’ duga Adhar.

Investigasi Ombudsman itu menemukan dugaan penyalahgunaan prosedur dalam bentuk penunjukan satu perusahaan tertentu. Selanjutnya, asisten sedang menyiapkan gelar internal untuk penyusunan laporan hasil akhir pemeriksaan.

‘’Untuk putuskan apakah rekomendasinya akan disampaikan cukup sampai ke Kanwil sini, atau ke Kementerian,’’ terangnya.

Untuk keperluan itu juga Ombudsman masih perlu mengklarifikasi pejabat Kemenag NTB, khususnya Kabid Pendidikan Madrasah. ‘’Klarifikasi untuk tahap akhir,’’ ujar Adhar.

Sementara untuk kebutuhan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, yang kini sudah ditangani Polda NTB, Ombudsman bersedia memberikan data dan dokumen.

‘’Koordinasi terakhir Jumat lalu dan Senin kemarin. Kami menghormati kebutuhan kerja penyidik dalam hal pembuktian. Pilihannya kita mem-backup dengan memberikan data,’’ ujarnya.

Ombudsman RI NTB menemukan dugaan maladministrasi pengadaan buku pada 2.256 madrasah berbagai jenjang. Pengadaan buku senilai Rp200 miliar diambil dari dana BOS tiap sekolah.

Rekanan, PT.AK mendistribusikan buku diantaranya buku umum K-13. Perusahaan dimaksud bukan distributor juga penerbit.

Perbuatan maladministrasi pada pengadaan buku madrasah terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan.

Sementara madrasah yang menolak, maka pencairan dana BOS termin kedua diduga akan dihambat. Sebab syarat pencairannya dengan melampirkan kuitansi pembelian buku dari rekanan tersebut. (why)