Kasus Bronjong Kuburan di KSB, Pejabat PU Diperiksa

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, KSB. Selasa, 1 Agustus 2017 kemarin, jaksa memeriksa pejabat di Dinas PU setempat dan konsultan pengawas.

Informasinya, pejabat yang diperiksa yakni Sekretaris Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP), Abdul Aziz, Peneliti kelengkapan dokumen, Yeti Andriani, mantan bendahara pengeluaran Rai Puspitasari dan Konsultan pengawas Muhammad Dahyar. Mereka diperiksa secara terpisah oleh tim penyidik sejak pukul 09.00 Wita.

Iklan

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Mereka diperiksa guna dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam hal ini pemeriksaan terkait tupoksinya masing-masing mengenai proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, KSB.

“Pemeriksaan terkait tupoksi mereka masing-masing,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruangannya.

Dari keempat saksi yang dipanggil, tiga orang saksi yang memenuhi panggilan. Sementara satu orang lainnya yakni konsultan pengawas belum memenuhi panggilan. Rencananya, pihaknya akan memeriksa belasan saksinya. Dimana pemeriksaan akan dilakukan hingga Rabu (9/8) mendatang.

Seperti diberitakan, proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diduga terjadi penyimpangan fiktif. Proyek senilai Rp 92,8 juta tersebut dananya bersumber dari Dinas PU KSB tahun 2016 lalu. Meskipun dananya sudah dicairkan namun pengerjaan di lapangan tidak dilaksanakan.

Saat ini kasus ini sudah dalam penyidikan jaksa dan sudah mengatongi satu calon tersangka. Dimana Untuk mencairkan anggaran calon tersangka diduga memalsukan beberapa tanda tangan.

Jangan Terulang
Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST menyatakan, kasus bronjong pengaman kuburan Desa Muratidak boleh terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Karenanya ia menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar lebih berhati-hati dan membuat prosedur yang ketat dalam setiap pengawasan program kerjanya.

“Saya sudah sampaikan hal ini kepada seluruh pimpinan SKPD. Bahwa cukup di PU saja dan ini tidak boleh terjadi di SKPD lain,” katanya kepada wartawan, Selasa, 1 Agustus 2017.

Untuk menutup ruang terjadinya hal serupa di SKPD lain, Wabup mengatakan, dirinya telah meminta kepada SKPD agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait proses pengadaan. Berikutnya pengawasan melekat sejak awal hingga akhir harus ditingkatkan SKPD baik itu terhadap pelaksana maupun konsultan perencana hingga pengawasan.

“Semua harus dibenahi. Dan satu kuncinya SKPD harus maksimal menjalakan tugas pengawasannya,” tegasnya.(ind/bug)