Kasus BPR NTB Lombok Tengah, Dalami Peran Saksi untuk Penetapan Tersangka

Otto Sompotan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Lombok Tengah mengintensifkan pemeriksaan saksi kasus kredit fiktif pada BPR Lombok Tengah Unit Batukliang. Diantaranya ahli pidana dan perbankan untuk menggali konstruksi pidana korupsinya. Hal ini untuk mengungkap peran calon tersangka.

”Kita tidak ingin gegabah tetapkan tersangka. Tunggu seperti apa keterangan dari ahli hukum,” kata Kepala Kejari Lombok Tengah Otto Sompotan dikonfirmasi kemarin, Selasa, 19 Januari 2021.

Iklan

Permintaan keterangan ahli ini untuk mengurai pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Otto mengatakan, modus korupsi dalam kasus ini yakni dengan sengaja mencatut nama nasabah untuk permohoan kredit. Pencatutan ini diduga untuk menambah arus kas kredit. Fasilitas kreditnya diduga tidak sesuai persyaratan nasabah kredit. Nasabah dengan kredit fiktif sebanyak 190 orang.

Kasus ini ditangani pada dugaan korupsi karena PD BPR NTB Lombok Tengah merupakan Perusda yang mendapat suntikan modal dari APBD. Hal ini, sambung Otto, juga sesuai dengan hasil temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI). “Pada intinya menyebut ada kredit fiktif. Tidak secara eksplisit menyebut angkanya,” ungkap Otto.

Berdasarkan temuan SPI dan hasil penyidikan, audit kerugian negara diajukan ke Inspektorat. Potensi kerugian negara dirincikan lagi. Sambil menanti audit, saksi-saksi masih terus diperiksa.

Audit ini sedang berjalan. Berdasarkan hitungan awal kerugiannya Rp2 miliar. “Bisa saja bertambah menjadi Rp4 miliar dari bunga kredit macet,” sebutnya.

Penyidikan kasus ini menemukan indikasi kredit bermasalah dalam kurun waktu tahun 2014-2015. Diduga sejumlah prosedur tidak dipatuhi sehingga muncul kredit fiktif pada 190 nasabah. (why)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional