Kasus BLT DD Covid-19 Desa Bukittinggi, Saksi Korban Pungli Akui Sebaliknya

Saksi penerima bantuan berjalan beriringan keluar dari ruang persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (19/10). Mereka diperiksa terkait pungli BLT DD Covid-19 dengan terdakwa Kades Bukittinggi, Gunungsari, Lombok Barat Ahmad Muttakin.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa saksi perkara pungli Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Covid-19 Desa Bukittinggi, Gunungsari, Lombok Barat. Para saksi ini merupakan warga yang menyerahkan Rp150 ribu dari total Rp600 ribu bagiannya kepada terdakwa Ahmad Muttakin. Pengakuan mereka berseberangan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Warga Dusun Batu Kemalik Desa Bukittinggi Hanita Dewi mengungkap bahwa dalam sebuah pertemuan, terdakwa Muttakin meminta sumbangan seikhlasnya. “Tidak mesti Rp150 ribu,” ujarnya menjawab pertanyaan ketua majelis hakim Agung Prasetyo. Dewi beralasan, sumbangan itu untuk diberikan kepada warga lain yang belum menerima bantuan sosial pandemi Covid-19. Baik itu BLT, Bantuan Sosial Tunai (BST), ataupun Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat.

Iklan

“Dana yang masuk disuruh kasihkan lagi. Kita dapatnya Rp600 ribu. Memang seikhlasnya. Tapi saya kasih Rp150 ribu,” ujarnya. “Katanya seikhlasnya, tapi kok ngasihnya Rp150 ribu? Kenapa tidak Rp100 ribu, tidak Rp50 ribu,” cecar Agung yang masih sangsi dengan keterangan Dewi. Dewi kemudian berkelit. Nilai yang dikeluarkan sama dengan warga lain yang juga ikut menyetor melalui Kadus tersebut. “Biar sama dengan warga yang lain. Itu saya ikhlasnya kasih yang banyak. Itu keinginan saya,” kata Dewi.

Dalam berkas berita acara pemeriksaan, Dewi sebelumnya menyatakan dirinya tetap menyetor. Alasannya, khawatir dipersulit mengurus administrasi di kantor desa. Serta takut tidak kebagian bantuan lagi. Tapi di persidangan. Dewi mengganti keterangannya. “Tidak ada. Tidak merasa dirugikan karena uang itu memang pantas untuk yang belum dapat,” ujarnya. Padahal, penerima BLT DD memiliki persyaratan. Tim verifikasinya pun dari pihak desa. Dewi mengakui tidak mengetahui syarat itu.

Warga Dusun Murpadang, Mustakim mengaku dirinya tidak merasa terpaksa menyerahkan sebagian haknya yang totalnya Rp600 ribu per bulan itu. “Untuk pemerataan. Biar semua dapat,” ujarnya menirukan alasan terdakwa. Saksi lainnya, Idris juga mengaku sama. Uang itu menurutnya agar warga lain juga turut menikmati bantuan. “Saya tidak ada takut, misalnya kalau tidak menyumbang, tidak dapat bantuan lagi,” sebutnya.

Terdakwa Muttakin tidak banyak menanggapi pernyataan saksi yang menguntungkan dirinya tersebut. Dirinya hanya mengoreksi mengenai tanggal penyaluran bantuan tahap I. yang awalnya diakui saksi tanggal 12 Mei 2020. “Itu penyalurannya tanggal 19 (Mei),” ucapnya. Kades Bukittinggi, Gunungsari, Lombok Barat Ahmad Muttakin sebelumnya didakwa memungut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 yang bersumber dari DD tahun 2020. Total pungutannya Rp53 juta dari 195 Keluarga Penerima Manfaat. Pemotongan itu dengan dalih pemerataan ke warga lainnya.

Rinciannya, 43 KK warga Dusun Tunjang Polak, 40 KK warga Dusun Murpadang, 62 KK warga Dusun Batu Kemalik, dan 50 KK warga Dusun Bukittinggi. Penerima manfaat ini berhak mendapat Rp600 ribu per-bulan selama tiga bulan. Sejak bulan Mei sampai Juli 2020. Terdakwa Muttakin memanfaatkan kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan besaran pungutannya. Penerima BLT DD tersebut diminta mengumpulkan lagi Rp150 ribu per setiap kali pencairan dan meminta para kepala dusun untuk mengumpulkan.

Kadus Tanjung Polak berhasil mengumpulkan Rp11,65 Juta dari 43 KK; Kadus Bukittinggi kumpulkan Rp12,1 juta dari 50 KK; Kadus Batu Kemalik kumpulkan Rp18,3 juta dari 32 KK; dan Kadus Murpadang mengumpulkan Rp11,4 juta dari 40 KK. (why)