Kasus Benih Jagung 2017, Salah Alamat Pengembalian Kerugian Negara

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Upaya culas pengembalian kerugian negara di balik layar penanganan kasus jagung tahun 2017 akan berakhir sia-sia. Sebab, Kejati NTB tidak menganggap adanya pengembalian kerugian negara. Jikapun ada pengembalian kerugian negara, dasarnya pun tidak ada.

“Sampai saat ini kita belum menganggap dan belum menerima informasi adanya pengembalian kerugian negara. Dari Itjen (Kementan RI) pun sudah menghubungi kita bahwa mereka tidak ada menerima pembayaran pengembalian kerugian negara itu,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Jumat, 7 Mei 2021.

Iklan

Dua rekanan tersangka kasus pengadaan benih jagung tahun 2017 menyetor temuan kerugian negara lewat mekanisme Aparat Intern Pengawasan Pemerintah (APIP). Padahal, mekanisme ini sudah tertutup karena kasus sudah ditangani di tahap penyidikan. Direktur PT SAM Aryanto Prametu mengklaim menyetor temuan LHP BPK RI sebesar Rp7,5 miliar. Temuan itu dari total nilai proyek yang dikerjakan yakni Rp17,25 miliar. Temuan kerugian negara ini dari benih jagung yang disalurkan ternyata tidak bersertifikat.

Demikian juga dengan Direktur PT WBS Lalu Ikhwan Hubbi yang juga mengklaim sudah mengembalikan temuan kerugian negara sebesar Rp3 miliar. Dua rekanan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sama-sama mengklaim mengembalikan kerugian negara. Tetapi itupun setelah batas waktu penyelesaian administratif sudah selesai.

Pengembalian temuan kerugian negara berdasarkan LHP BPK merupakan cara penyelesaian secara administratif. Batas waktu pengembaliannya diatur selambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. Lebih dari itu penyelesaiannya melalui mekanisme aparat penegak hukum. “Karena yang dipakai adalah nanti dari hasil audit BPKP. Kalau pengembaliannya itu didasarkan pada LHP BPK, itu bukan ranah kita. Dasar kita itu dari hasil yang di penyidikan,”sebut Dedi.

Dalam kasus ini mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi (Distanbun) NTB Husnul Fauzi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Husnul disangka sebagai dalang yang mengatur perjalanan proyek ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penyelesaiannya. Tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen I Wayan Wikanaya yang mendapat perintah dari Husnul untuk tetap menyelesaikan proyek pengadaan sampai pembayaran. Meskipun dalam prosesnya, benih yang disalurkan bermasalah di tingkat petani.

Kemudian tersangka Lalu Ikhwan Hubi Direktur PT WBS. PT WBS juga merupakan rekanan yang ditunjuk langsung untuk pengadaan benih jagung senilai Rp31 miliar. Benih yang disalurkan diduga tidak sesuai spesifikasi. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional