Kasus Benih Jagung 2017, Rusak Total, Benih untuk Lombok Barat Gagal Tanam

Sekdis Pertanian Lombok Barat Damayanti berjalan menuju ruang pemeriksaan gedung Kejati NTB, Selasa, 12 Januari 2021. Kejati NTB melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait penanganan kasus pengadaan benih jagung tahun 2017.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB melanjutkan pemeriksaan kasus pengadaan benih jagung tahun 2017. Tim jaksa memeriksa  pejabat Dinas Pertanian Lombok Barat terkait penyaluran dari rekanan ke kelompok tani penerima bantuan. Benih jagung untuk 923 hektare lahan gagal tanam.

“Rusak semua,” ungkap Sekretaris Dinas Pertanian Lombok Barat Damayanti, Selasa, 12 Januari 2021 ditemui di Gedung Kejati NTB di Mataram. Dia didampingi dua stafnya. Selain memberikan kesaksian, Damayanti juga menyerahkan dokumen.

Jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB menemukan indikasi benih yang digelontorkan kepada kelompok tani diduga tidak sesuai spesifikasi. Meskipun bersertifikat tetapi tidak memenuhi syarat teknis. 198 ton benih diduga oplosan berdasarkan temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP) NTB.

Mantan Kabid Perkebunan ini menyebutkan, Lombok Barat pada tahun 2017 mendapat alokasi bantuan benih jagung untuk luas areal tanam 923 hektare. “Itu ada 46 kelompok tani,” sebutnya. Lombok Barat sebelumnya mengajukan usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk luas areal tanam 1.000 hektare.

Bantuan untuk 46 kelompok tani ini ternyata tidak sesuai harapan. Benih jagung gagal tanam karena rusak. Penggantian benih pun diajukan. Hasilnya tidak ada perubahan. Program peningkatan produksi jagung pun gagal. “Sudah diganti. Rusak lagi. Kalau rusak semua, ndak tercapai programnya,” beber Damayanti.

Dia mengaku penggantian benih itu dilakukan rekanan yang sama. Meskipun dia mengaku tidak tahu rincinya. “Saya tidak tahu siapa pihak ketiganya karena dia langsung kasih ke petani,” ucapnya.

Pengadaan benih jagung untuk Provinsi NTB tahun 2017 menggunakan anggaran senilai Rp29 miliar. pengadaannya dalam dua tahap. Pengadaan tahap pertama dikerjakan PT SAM dengan nilai kontrak Rp17 miliar. sementara PT WBS mengerjakan pengadaan tahap dua dengan kontrak senilai Rp12 miliar.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan itu terkait penyidikan kasus  benih jagung tahun 2017 untuk mendalami modus korupsinya. “Diperiksa sebagai saksi,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Dalam kasus ini, Kejati NTB sudah menemukan indikasi korupsi seperti diatur dan diancam dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dedi mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi terkait masih akan terus berlanjut. “Intinya semua saksi yang berkaitan akan dilakukan pemanggilan untuk diperiksa. Dan mereka wajib hadir di setiap panggilan pemeriksaan,” tandasnya. (why)