Kasus Benih Jagung 2017, Pejabat Distanbun Provinsi NTB dan Rekanan Segera Diperiksa

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB akan mulai memanggil saksi-saksi terkait  kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan benih jagung tahun 2017. Saksi yang dipanggil diantaranya kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Selain itu juga akan dipanggil mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di NTB, termasuk rekanan penyedia benih dan kelompok tani penerima bantuan.

Pemanggilan saksi-saksi dilakukan, menyusul telah dimulainya penyidikan terhadap proyek senilai Rp29 miliar tersebut. Berkas penyelidikan pun sudah diterima Kejati NTB dari Kejagung RI. ‘’Sudah ada surat penunjukan jaksa penyidik,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, S.H,M.H, dikonfirmasi Selasa, 20 Oktober 2020.

Iklan

Tim jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB menurut Dedi, sudah menyusun rencana penyidikan. Mulai dari pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penyitaan, penggeledahan, sampai nanti penetapan tersangka dan penahanan.

Seperti normatifnya proses penyidikan yang diatur SOP. ‘’Kalau nanti sudah ada tersangkanya, apabila langkah-langkah itu diperlukan, ya bisa kita lakukan penahanan,’’ tegasnya.

Dedi tidak merinci siapa saja saksi yang akan mendapat giliran pertama untuk diperiksa. Namun dia memastikan, para saksi itu yang berkaitan dengan proses pengadaan benih. Mulai dari rencana pengajuan, tender, penyaluran, sampai pembayaran.

‘’Tentu saja nanti dari dinasnya dipanggil, rekanannya dipanggil, penerima bantuannya dipanggil. Pokoknya semua nanti yang berkaitan akan dipanggil untuk diperiksa,’’ kata Dedi.

Kasus ini sebelumnya diselidiki Kejagung RI. Dari ekspose perkara dua pekan lalu, diputuskan penanganan kasusnya melalui Kejati NTB. Proyek Kementan RI ini juga diduga bermasalah di Provinsi Lampung. Penanganannya diserahkan ke Kejati setempat. ‘’Berkas sudah diterima Senin lalu. Berkas perkaranya dari Kejagung,’’ ucapnya.

Catatan Suara NTB merujuk pada klarifikasi saksi pada Oktober lalu, sejumlah saksi dimintai keterangan secara maraton di Mataram. Antara lain rombongan awal mulai dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di NTB. Beberapa diantaranya sekarang sudah tidak menjabat lagi karena mutasi dan pensiun.

Mereka dimintai keterangannya soal proses pengusulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) penerima bantuan benih jagung. Juga mengenai penyaluran dan penggantian benih rusak. Selanjutnya, Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB diklarifikasi soal program perluasan lahan tanam jagung tahun 2017 seluas 210 ribu hektare.

Sementara dari pihak rekanan, klarifikasinya terkait penggantian bibit yang dikeluhkan kelompok tani penerima bantuan. Yang diantaranya benih rusak sebelum ditanam. Benih rusak dari produsen di Jawa Timur ini kemudian diganti. Selain itu juga berkaitan 198 ton benih rusak temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi NTB.

Proyek pengadaan benih jagung tahun 2017 untuk NTB senilai Rp29 miliar. Penyalurannya dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp17 miliar melalui PT SAM. Tahap kedua melalui PT WA senilai Rp12 miliar. Pengadaannya kemudian menjadi temuan BPK RI dalam penilaian atas laporan keuangan Kementan RI.

Temuan BPK RI itu kemudian diteruskan ke Itjen Kementan RI. Sejumlah benih diklaim sudah diganti rekanan. Benih rusak dan diduga tidak sesuai sertifikasi sebelumnya dikembalikan petani. (why)