Kasus Benih Jagung 2017, Oknum Pejabat dan Pihak Swasta Diduga Terlibat

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan proyek pengadaan benih jagung 2017 diduga melibatkan oknum pejabat dengan pihak swasta. Para pihak ini diduga saling berkongsi untuk mendapat keuntungan pribadi dari proyek senilai Rp29 miliar tersebut. Kejati NTB sudah mengumpulkan bukti-buktinya.

‘’Diduga melibatkan pejabat negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain,’’ ujar Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, S.H dikonfirmasi Senin, 30 November 2020.

Penyidikan kasus ini menemukan indikasi korupsi seperti dijelaskan dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sejumlah pihak terkait tersebut diperiksa sebagai saksi. Antara lain Direktur PT SAM, Direktur PT WA. Kemudian pemeriksaan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Juga kepala dan mantan Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB belum dipanggil lagi setelah tidak hadir pada panggilan pertama.

‘’Dalam kasus ini sifatnya masih Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) umum. Di sini kita mencari siapa berbuat apa, apa buktinya, siapa saksi-saksinya,’’ terang Dedi.

Modus penyimpangannya, sambung dia, diduga pada tahap pelaksanaan proyek untuk perluasan areal tanam jagung seluas 210 ribu hektare ini. ‘’Benih yang disalurkan diduga tidak memenuhi syarat teknis dan spesifikasi,’’ kata Dedi.

Indikasi korupsi dalam kasus itu muncul dari pelaksanaan proyek pengadaan. Rekanan diduga menyalurkan benih jagung yang tidak sesuai dengan perencanaan. Tetapi pengadaan tetap dibayar penuh sesuai kontrak.

Pengadaan benih tersebut merujuk ketentuan teknis. Diantaranya komponen kadar air, kadar kekeringan, jenis dan ukuran benihnya. RAB juga disusun berdasarkan Rencana Detail Kelompok Tani (RDKK) yang sudah ditetapkan melalui SK Calon Petani Calon Lahan (CPCL).

Pengadaan benih jagung tahun 2017 di NTB ini sebelumnya menjadi temuan BPK. Temuan itu pun diteruskan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan RI. Antara lain, penggantian benih rusak yang ditolak kelompok tani. Namun, benih pengganti juga diduga tidak sesuai spesifikasi.

Proyek pengadaan benih jagung direalisasikan pada tahun 2017 dengan skema dua tahap. Untuk wilayah NTB, tender pengadaan tahap pertama dengan anggaran Rp17 miliar dimenangi PT SAM. Tahap kedua senilai Rp12 miliar dikerjakan PT WA. Total anggarannya Rp29 miliar.

Benih yang digelontorkan kepada kelompok tani diduga tidak sesuai spesifikasi. Kejagung menemukan indikasi benih bersertifikat namun tidak memenuhi syarat teknis. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi NTB menemukan 198 ton benih oplosan. (why)