Kasus Benih Jagung 2017, Oknum Pejabat Daerah Diduga Terima Aliran Dana

Gunawan Wibisono. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, sudah menelusuri transaksi keuangan proyek pengadaan benih jagung NTB tahun 2017. Manajemen salah satu BUMN pun diperiksa. Aliran dana dari proyek senilai total Rp29 miliar tersebut diduga mengalir ke pejabat.

Aspidsus Kejati NTB, Gunawan Wibisono, S.H, membenarkan pemeriksaan terkait dugaan adanya transaksi keuangan tersebut. ‘’Kalau bukan dari transaksi itu, dari mana lagi instrumen yang kita pakai. Tujuannya mengungkap siapa yang terlibat,’’ ujarnya, Senin, 9 November 2020.

Iklan

Dia menerangkan, perusahaan pemenang tender pengadaan benih jagung tahun 2017 sudah diperiksa. Direktur PT SAM sudah dua kali diperiksa di tahap penyidikan ini. Sementara Direktur PT WA baru diperiksa saat panggilan kedua.

Dari pemeriksaan itu, ditelusuri anggaran proyek. Mulai dari pencairan sampai penggunaannya. Termasuk indikasi anggaran yang bocor ke oknum pejabat. Uang tersebut diduga diberikan rekanan pelaksana.

“Yang menikmati ini makanya kita cari tadi dari transaksi itu,” jelasnya.

Penelusuran transaksi keuangan ini, sambung Gunawan, untuk membongkar konspirasi proyek yang anggarannya bersumber dari Kementerian Pertanian RI ini. Pejabat daerah NTB diduga ikut menikmati keuntungan proyek.

Makanya, sambung dia, kerangka penyidikannya tidak sebatas pada unsur penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara yang menyebabkan kerugian negara. Ataupun yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri. Baik itu pejabat pada dinas terkait maupun pihak swasta.

‘’Bisa itu. Makanya kita masih pelajari indikasinya,’’ kata Gunawan. Kasus ini masih ditangani dengan penyidikan umum. Jaksa penyidik Kejati NTB sedang menggali indikasi perbuatan korupsi seperti dijelaskan unsur pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor. Kemudian dugaan suap atau gratifikasi pada pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 UU Tipikor.

Pengadaan benih jagung tahun 2017 di NTB menjadi temuan BPK. Temuan itu pun diteruskan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan RI. Antara lain, penggantian benih rusak yang ditolak kelompok tani. Namun, benih pengganti juga diduga tidak sesuai spesifikasi.

Proyek pengadaan benih jagung direalisasikan pada tahun 2017 dengan skema dua tahap. Untuk wilayah NTB, tender pengadaan tahap pertama dengan anggaran Rp17 miliar dimenangi PT SAM. Tahap kedua senilai Rp12 miliar dikerjakan PT WA. Total anggarannya Rp29 miliar.

Benih yang digelontorkan kepada kelompok tani diduga tidak sesuai spesifikasi. Kejagung menemukan indikasi benih bersertifikat namun tidak memenuhi syarat teknis. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi NTB menemukan 198 ton benih oplosan.

Indikasi korupsi dalam kasus itu muncul dari pelaksanaan proyek pengadaan. Rekanan diduga menyalurkan benih jagung yang tidak sesuai dengan perencanaan. Tetapi pengadaan tetap dibayar penuh sesuai kontrak.

Pengadaan benih tersebut merujuk ketentuan teknis. Diantaranya komponen kadar air, kadar kekeringan, jenis, dan ukuran benihnya. RAB juga disusun berdasarkan Rencana Detail Kelompok Tani (RDKK) yang sudah ditetapkan melalui SK Calon Petani Calon Lahan (CPCL). (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional