Kasus Benih Jagung 2017, Nilai Kerugian Negara Diungkap saat Penetapan Tersangka

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mengantongi hasil audit kerugian negara dugaan penyimpangan proyek pengadaan benih jagung tahun 2017. Unsur kerugian negara ini melengkapi indikasi perbuatan korupsi. Oknum pejabat diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat negara rugi atau menguntungkan pihak swasta rekanan pelaksana.

‘’Jelas sudah ada (kerugian negara). Nanti kita sampaikan sekalian pada saat penetapan tersangka,’’ ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Kamis, 3 Desember 2020.

Dia menyebutkan, jaksa penyidik sudah mengumpulkan bukti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI. LHP itu terkait dengan penggunaan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) RI tahun 2017 untuk pengadaan benih jagung. Ditemukan bermasalah di Provinsi Lampung dan Provinsi NTB.

Selanjutnya, jaksa penyidik juga sudah mengantongi dokumen audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan RI. ‘’Bisa dipakai dua-duanya. Dalam artian yang dari Itjen, sekian ton perhitungan kerugiannya. Kemudian dikukuhkan lagi dengan perhitungan BPK,’’ jelasnya.

Jaksa penyidik, sambung dia, sedang mendalami unsur perbuatan melawan hukumnya. Yang mana perbuatan itu menyebabkan kerugian negara. Atau di sisi lain menguntungkan pihak lain atau oknum pejabatnya.

Hal itu sesuai dengan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ‘’Begitu juga dengan tersangkanya, nanti bisa saja lebih dari satu,’’ tandas Dedi.

Kejati NTB menyidik proyek pengadaan benih jagung NTB tahun 2017. Proyek senilai Rp29 miliar ini ditengarai merugikan negara dari dua tahap pengadaan. Dari tahap pertama kerugian negara diduga mencapai Rp7 miliar. kemudian Rp4 miliar dari pengadaan tahap kedua.

Pengadaan tahap pertama dikerjakan PT SAM dengan nilai kontrak Rp17 miliar. Sementara PT WA mengerjakan pengadaan tahap dua dengan kontrak senilai Rp12 miliar. Anggaran yang digelontorkan Kementan RI untuk NTB pada tahun 2017 sebanyak Rp29 miliar.

Kasus ini awalnya ditangani Kejagung RI. Benih yang digelontorkan kepada kelompok tani diduga tidak sesuai spesifikasi. Kejagung menemukan indikasi benih bersertifikat namun tidak memenuhi syarat teknis. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi NTB menemukan 198 ton benih oplosan. Di lapangan, benih jagung tidak tumbuh sehingga merugikan petani yang mendapatkan bantuan benih. (why)