Kasus Benih Jagung 2017, Kerugian Negara Diprediksi Lebih Besar dari Temuan Kejati

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan kasus pengadaan benih jagung tahun 2017 mendekati fase akhir. Audit kerugian negara ditaksir selesai pertengahan April mendatang. Nilai kerugiannya diprediksi lebih besar dari temuan BPK RI ataupun Itjen Kementerian Pertanian. Bahkan dari hitungan awal penyidik sekalipun yang mencapai Rp15,4 miliar.

‘’Kita hitung berdasarkan alat bukti yang ada. Dari BPK itu bukti awal bagi kita. Insya Allah akan lebih dari itu. Akan lebih besar dari itu,’’ ungkap Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu, SH ditemui akhir pekan lalu.

Iklan

Dari hasil audit BPK RI, pengadaan tahap pertama yang dikerjakan PT SAM temuan kerugian negara mencapai Rp7 miliar. Kemudian temuan kerugian negara Rp4 miliar dari pengadaan tahap kedua yang dikerjakan PT WBS. Sementara dari hitungan internal jaksa, kerugian negaranya mencapai Rp15,4 miliar.

“Bahwa temuan BPK dan Itjen itu bukti awal penyidik dalam melakukan penyidikan. Dalam penghitungan kerugian negara ini, penyidik tidak terikat pada berapa nilai temuan mereka. Ini dari alat bukti yang ada pada penyidikan,” papar Kajati.

Tomo mengatakan, auditor pada BPKP Perwakilan NTB sudah menyanggupi penyelesaian audit kerugian negara kasus pengadaan yang sumber anggarannya dari Kementerian Pertanian tersebut. ‘’Paling lambat April selesai. Sebelum pertengahan April. Itu dari hasil koordinasi kita dengan Kepala BPKP,’’ katanya.

Apabila audit selesai dan hasilnya diserahkan ke jaksa penyidik, sambung Kajati, maka fase penyidikan selanjutnya bisa dimulai lebih gencar. Seperti diantaranya pemeriksaan tersangka sehingga berkas perkara bisa segera naik ke tahap penuntutan. ‘’Selesai penghitungan kerugian, maka kasus ini tidak akan lama lagi,’’ tandasnya.

Dalam kasus pengadaan benih jagung tahun 2017 ini, Kejati NTB menetapkan empat tersangka. Modus korupsi proyek senilai total Rp48,25 miliar ini diduga terstruktur sejak awal. Mulai dari perencanaan, penunjukkan rekanan, sampai penyalurannya.

Para tersangka yang sudah ditetapkan Kejaksaan, adalah mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Ir HHF; mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, IWW; Direktur PT SAM, AP; dan Direktur PT WBS, LIH.

Tersangka HHF di tahap awal kegiatan pengadaan ini diduga memberi pengaruh dalam rangka penunjukkan langsung rekanan pelaksana.

PT SAM milik tersangka AP kemudian mendapatkan proyek pengadaan senilai Rp17,25 miliar untuk pengadaan 480 ton benih. Sementara PT WBS yang dikendalikan tersangka LIH memperoleh proyek Rp31 miliar untuk pengadaan 840 ton benih.

Tersangka HHF pun mengatur PPK untuk melaksanakan proyek sesuai perintahnya. PPK akhirnya tidak cermat dalam mengurus proyek yang punya mekanisme pengadaan dan pelaksanaan. Tersangka IWW tidak mempedulikan spesifikasi benih jagung sebab sudah dilindungi HHF. Walaupun ternyata realisasi penyaluran di lapangan bermasalah.

Kemudian tersangka AP dan LIH, keduanya dengan pengkondisian HHF tersebut mendapat keuntungan pelaksanaan proyek itu. Para rekanan ini tidak mempedomani ketentuan yang ada. Benih jagung dari penyuplai diterima begitu saja dan diserahkan ke petani. Faktanya, benih tidak bisa ditanam dan rusak. (why)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional