Kasus Benih Jagung 2017, Kepala UPT Pertanian Mulai Diperiksa

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mulai memeriksa saksi kasus pengadaan jagung tahun 2017. Rombongan awal pemeriksaan meliputi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian kabupaten/kota. pemeriksaannya berkaitan dengan perencanaan dan realisasi penyaluran.

“Sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari UPT,” beber Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi penyidikan kasus tersebut, Jumat, 23 Oktober 2020 kemarin. para saksi diperiksa tim jaksa penyidik Pidsus.

Iklan

Dedi tidak merinci jumlah saksi Kepala UPT yang sudah diperiksa. Namun dia menegaskan, runutan pemeriksaan ini sesuai dengan rencana penyidikan yang sudah disusun. “Artinya pemeriksaannya dari bawah ke atas,” ucapnya.

Materi pemeriksaannya berkaitan dengan proses perencanaan pengajuan jumlah benih bantuan. Kemudian proses penyalurannya. “Kualitasnya bagaimana, volumenya berapa, sesuai atau tidak,” kata Dedi.

Hal itu kemudian dicocokkan dengan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani penerima bantuan. Berdasarkan SK Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sudah ditetapkan sebelumnya. “Semua itemnya dicek. Perencanaannya bagaimana. Penyalurannya bagaimana,” tandasnya.

Kementan RI menggelontorkan benih jagung senilai Rp29 miliar pada tahun 2017. Penyalurannya dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp17 miliar digarap PT SAM. Kemudian tahap kedua dikerjakan PT WAH dengan anggaran Rp12 miliar. program ini untuk perluasan lahan jagung seluas 210 ribu hektare.

Benih ini mendapat reaksi dari kelompok tani yang menerima bantuan. Benihnya ternyata rusak sebelum dapat ditanam. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi NTB mencatat 198 ton benih rusak. Benih rusak diganti.

Namun ternyata, penggantian benih rusak tidak direalisasikan. Padahal sudah ada monitoring dan evaluasi dari Kementan RI. Anggaran pengadaan jagung ini kemudian jadi temuan BPK RI yang diteruskan ke Itjen Kementan RI.

Dari hasil penyelidikan Tim Satgassus TP3TPK pada Jampidsus Kejagung RI, ditemukan indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara. kasus ini pun dinaikkan ke tahap penyidikan pada awal Oktober lalu. Kejagung lalu melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejati NTB. (why)