Kasus Benih Jagung 2017, Kejati NTB Kantongi Calon Tersangka

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Kejati NTB akan memanggil lagi saksi-saksi kasus dugaan penyimpangan pengadaan benih jagung tahun 2017. Ada sejumlah saksi yang te;lah didengar keterangannya beberapa waktu lalu.

‘’Sebenarnya calon tersangka sudah ada. Tapi kita tidak akan tetapkan tersangka sebelum bukti yang memadai kita peroleh. Kita ingin tuntas mengungkap pengadaan benih jagung ini,’’ tegas Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu ditemui akhir pekan lalu.

Tomo menyebutkan, pemeriksaan sampai saat ini masih belum banyak mengungkap fakta-fakta lain mengenai dugaan korupsinya. Selain dari indikasi penyalahgunaan wewenang oknum pejabat, dan atau perbuatan melawam hukum demi menguntungkan rekanan pelaksananya.

‘’Contohnya, ada temuan awal sertifikat (benih) palsu bahkan ada yang ganda. Kenapa ada pemalsuan? Jangan-jangan bukan hanya yang itu saja maka saya ingin ini tuntas secara keseluruhan,’’ jelas Kajati.

Untuk mengungkap lebih jauh lagi, kata Tomo, tim penyidik Pidsus sudah mengagendakan lagi pemeriksaan saksi-saksi kunci dalam kasus ini. Diantaranya mereka yang sudah pernah dipanggil dan saksi lain yang walaupun sudah dipanggil tapi belum juga hadir.

‘’Kita lakukan pemanggilan kembali. Kita akan lebih dalami lagi. Kita ungkap secara utuh fakta yang ada terkait kasus ini. Kita harus ungkap secara tegas, utuh, dan komprehensif,’’ paparnya.

Meski demikian, penyidikan kasus ini sudah menemukan indikasi modus pidananya. Hal itu pun sudah sesuai dengan pasal yang diatur dalam UU Tipikor. ‘’Persangkaannya pasal 2, pasal 3,’’ sebut Tomo.

Dari persangkaan pasal itu, nantinya akan dikembangkan ke indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi korporasinya. Tim penyidik masih mengumpulkan alat dan barang buktinya. ‘’ Kita akan pelajari. Nanti akan kita coba ke sana,’’ tegas Kajati.

Pengadaan benih jagung untuk Provinsi NTB tahun 2017 menggunakan anggaran senilai Rp29 miliar. Pengadaannya dalam dua tahap. Pengadaan tahap pertama dikerjakan PT SAM dengan nilai kontrak Rp17 miliar. sementara PT WBS mengerjakan pengadaan tahap dua dengan kontrak senilai Rp12 miliar.

Benih yang digelontorkan kepada kelompok tani diduga tidak sesuai spesifikasi. Kejagung menemukan indikasi benih bersertifikat namun tidak memenuhi syarat teknis. 198 ton benih diduga oplosan.

Proyek ini kemudian menjadi temuan BPK RI. Dari tahap pertama temuan kerugian negara diduga mencapai Rp7 miliar. Kemudian dari pengadaan tahap kedua sebesar Rp4 miliar.

Penyidikan kasus ini menemukan indikasi korupsi sesuai dijelaskan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Calon tersangkanya diduga lebih dari satu orang sehingga disematkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (why)