Kasus Benih Jagung 2017, Kadistanbun Provinsi NTB Ditanya Soal Penggunaan Anggaran

Kadistanbun Provinsi NTB Husnul Fauzi berjalan keluar menuju lobi gedung Kantor Kejati NTB, Selasa, 19 Januari 2021 usai diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan benih jagung 2017. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memeriksa Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Provinsi NTB Husnul Fauzi, Selasa, 19 Januari 2021. Pemeriksaan ini proyek pengadaan benih jagung tahun 2019 senilai Rp29 miliar. Tim jaksa mendalami peran Husnul sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Husnul keluar dari Kantor Kejati NTB sekira pukul 13.30 Wita sejak diperiksa mulai pukul 09.30 Wita. Dia mengaku pemeriksaannya kali ini sebagai tambahan keterangan dari pemeriksaan sebelumnya. “Hanya melengkapi yang lalu. Terkait tugas dan fungsi saya selaku kuasa pengguna anggaran,” ujarnya.

Iklan

Husnul mengelak dirinya ikut campur dalam tender yang memenangkan PT SAM dan PT WBS. Alasannya, proses lelang bukan kewenangannya. Meskipun dirinya mengenal dua rekanan tersebut. “Itu bukan dari kita. Itu di ULP (Unit Layanan Pengadaan),” sebutnya.

Meski punya kewenangan besar sebagai KPA, Husnul justru tidak mengetahui kejanggalan dalam proses penyaluran benih ini. Dia melimpahkan pertanggungjawaban pada rekanan pelaksana terkait sertifikat benih uang diduga bodong dan digandakan. “Saya tidak tahu. Itu kan tanggung jawab dari pelaksana. Itu dari penyedia yang di sana,” kata Husnul.

Penyedia dimaksud adalah produsen benih di Jawa Timur. Yang mana rekanan pelaksana mengambil benih dari produsen tersebut. Menurutnya, sertifikat benih tercantum dalam label kemasan. Pengemasannya dilakukan produsen. “BPSB Jatim yang keluarkan sertifikasi.

Dalam penyalurannya, benih rusak ditemukan di Lombok Barat, sementara benih busuk dan berjamur ditemukan di Lombok Utara, Dompu, Sumbawa, dan Bima. Tim BPSB-P NTB pun turun menemukan 198 ton benih diduga bersertifikasi palsu.

“Mutunya tidak sesuai. Kalau kualitas dan kuantitasnya ada,” beber Husnul mengungkap soal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Meski demikian proyek tersebut tetap dibayar lunas sesuai bukti dokumen yang disita jaksa. “Yoooh, kalau rusak ndak sih dibayar,” kilahnya.

Pengadaan benih jagung di tahun 2017 tidak hanya yang melibatkan PT SAM dan PT WBS. Namun, ada belasan proyek lain dengan rincian varietas benih yang berbeda dengan total nilai proyek Rp200-an miliar. “Ini aja yang saya tahu. Yang di rekomendasi (BPK) hanya dua. Itu temuan BPK yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal (Kementerian Pertanian),” tandas Husnul.

Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi pemeriksaan Husnul tersebut terkait penyidikan kasus benih jagung 2017. “Pemeriksaan pendalaman. Masih sebagai saksi,” ucapnya.

Dedi mengatakan tim jaksa Pidsus masih ingin mendapatan gambaran keseluruhan proyek pengadaan ini secara utuh. Bukti-bukti dari dokumen dan keterangan saksi-saksi. “Nanti kalau semuanya lengkap kita baru ekspose penetapan tersangkanya,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, indikasi kerugian negara yang timbul mencapai Rp11 miliar. Proyek pengadaan benih jagung di NTB tahun 2017 menggunakan anggaran senilai Rp29 miliar. Anggaran ini digelontorkan untuk pengadaan benih jagung hibrida varietas BIMA-15 dan BIMA-20 URI. Penyaluran benihnya untuk luas areal tanam 210 hektare dari total 400 ribu hektare lahan pertanian jagung.

Pengadaannya dalam dua tahap. Pengadaan tahap pertama dikerjakan PT SAM dengan nilai kontrak Rp17 miliar. Indikasi kerugian negaranya Rp7 miliar. Sementara PT WBS mengerjakan pengadaan tahap dua dengan kontrak senilai Rp12 miliar. Indikasi kerugian negaranya mencapai Rp4 miliar. (why)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional