Kasus Benih Jagung 2017, Jaksa Kejar Indikasi Kerugian Negara

Nanang Sigit Yulianto (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pengadaan Benih Jagung di NTB tahun 2017 terindikasi bermasalah. Bantuan benih dari Kementan RI diduga tidak sesuai spesifikasi walaupun bersertifikat. Dampaknya merugikan negara berdasarkan temuan BPK RI.

‘’Pengadaannya ini dua tahap. 17 (Rp17 miliar) sama 12 (Rp12 miliar). Totalnya Rp29 milar. Kemungkinan kerugian negara berapa, sudah dikembalikan berapa,’’ ujar Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, Selasa, 13 Oktober 2020.

Iklan

Kasus yang awalnya diselidiki Kejagun RI ini menemukan adanya indikasi korupsi dari pengadaan di NTB dan di Lampung. Informasi awal temuan BPK mencatat adanya kerugian negara Rp25 miliar di dua daerah tersebut. “Belum ada (informasi). Tanya ke BPK,” ujarnya.

Nanang mengatakan, ekspose bersama dengan Jampidsus Kejagung RI pekan lalu hanya membahas kasus itu secara umum. “Ini kan dari bahan penyelidikan. Masih global. Setelah penyidikan, baru saya terima berkasnya. Secara detail hasil lid (penyelidikan) belum saya baca,” paparnya.

Kapuspenkum Kejagung RI Heri Setiyono yang dihubungi terpisah belum merinci penanganan kasus tersebut. Begitu pun ketika ditanya perihal pelimpahan kasus dari Jampidsus Kejagung RI kepada Kejati NTB. “Keterangannya dari Kajati NTB saja. Saya masih tanyakan dulu (ke Jampidsus),” ucapnya singkat.

Dalam kasus tersebut, Tim Satgassus TP3TPK Jampidsus RI sudah mengklarifikasi sejumlah pihak. Antara lain Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Dinas Pertanian Kab/Kota di NTB, serta rekanan pemenang tender.

Pengadaan benih tahap I dimenangi PT SAM dengan kontrak Rp17 miliar. Pengadaan tahap II dimenangi PT WA senilai Rp12 miliar. di tingkat petani, benih tersebut dikembalikan karena rusak. Hal itu sesuai dengan temuan BPSB Provinsi NTB mengenai 198 ton benih oplosan.

Tim Monev Kementan RI menindaklanjuti temuan tersebut. alhasil, rekanan penyedia diminta untuk mengganti benih rusak dan oplosan tersebut. Belakangan, proyek pengadaan yang total anggarannya Rp170 miliar di seluruh Indonesia ini menjadi temuan BPK. (why)