Kasus Benih Jagung 2017, Bukan Hanya Dugaan Akal-akalan Sertifikasi Benih

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memetakan sejumlah indikasi pidana korupsi dalam pengadaan benih jagung tahun 2017. Penyimpangannya diduga tidak hanya pada sertifikasi benihnya. Namun juga permainan uang dalam pengelolaan anggarannya.

“Kita harus petakan utuhnya kayak apa. Pasti ada bukti permulaannya. Ini yang terus dalami,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Iklan

Pendalamannya mulai dari perencanaan anggaran. Kemudian proses tender. Pelaksanaan anggaran berupa penyaluran benih ke petani penerima bantuan. Sampai pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. Diduga ada persengkolan antara oknum pejabat, rekanan pelaksana, dan rekanan penyuplai benih.

Dalam kasus ini, Kejati NTB sudah menemukan indikasi korupsi seperti diatur dan diancam dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ini kan hanya supplier yang bersertifikat saja yang bisa mengeluarkan. Itu tidak banyak. Ketika satu supplier tidak sanggup padahal dia menang tender, maka dia mencari supplier lain agar sesuai kontrak,” terangnya.

Dari penyidikan awal, ditemukan indikasi sertifikasi benih yang disalurkan diduga tidak sesuai dengan isinya. Pelaksanaan di lapangan juga menunjukkan kejanggalan. Benih yang seolah sudah bersertifikat justru tidak berhasil tumbuh. Bahkan ada yang berjamur sebelum ditanam.

Jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB menemukan indikasi benih yang digelontorkan kepada kelompok tani diduga tidak sesuai spesifikasi. Meskipun bersertifikat tetapi tidak memenuhi syarat teknis. 198 ton benih diduga oplosan berdasarkan temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP) NTB.

“Kita sudah cek bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kita sesuaikan dengan bukti dokumen dan keterangan saksi yang sudah kita peroleh,” papar Dedi.

Hal itu pula, sambung dia, yang membuktikan adanya indikasi kerugian negara dalam proyek pengadaan senilai total Rp29 miliar tersebut. Meski demikian, hasil audit awal dari BPK RI maupun Itjen Kementerian Pertanian RI tidak mutlak dipakai sebagai angka kerugian negaranya.

“Kita tidak mau terikat di situ. Itu hanya bekal awal saja. Kita cek berapa anggaran yang keluar, berapa yang disalurkan, berapa yang dipertanggungjawabkan,” tandas Dedi.

Pengadaan benih jagung untuk Provinsi NTB tahun 2017 menggunakan anggaran senilai Rp29 miliar. pengadaannya dalam dua tahap. Pengadaan tahap pertama dikerjakan PT SAM dengan nilai kontrak Rp17 miliar. Indikasi kerugian negaranya Rp7 miliar. Sementara PT WBS mengerjakan pengadaan tahap dua dengan kontrak senilai Rp12 miliar. Indikasi kerugian negaranya mencapai Rp4 miliar. (why)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional