Kasus Bendung Arahmano, Sejumlah Item Tidak Masuk Kontrak

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan dalam pembangunan Bendung Arahmano, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar tengah dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) Kejari Sumbawa. Tim jaksa sudah turun mengecek kondisi fisik di lapangan dan mulai mengklarifikasi beberapa pihak terkait guna dimintai keterangan. Saat ini, diketahui ada beberapa item yang dilaporkan tidak masuk dalam kontrak.

“Kita sudah turun mencocokkan fisiknya dengan kontrak yang ada. Memang apa yang dilaporkan itu, ada beberapa item tidak masuk dalam kontrak,” kata Kajari Sumbawa, Paryono, S.H kepada wartawan, Senin, 21 Mei 2018.

Iklan

Kajari mencontohkan seperti halnya proyek jalan. Dalam kontrak disebutkan cuma pengerjaan jalan, tetapi yang dilaporkan bahu jalannya. Tentunya bahu jalan ini tidak masuk dalam kontrak. Begitupula halnya dengan laporan mengenai Bendung Arahmano. Ternyata yang dilaporkan sisi-sisi yang tidak ada dalam kontrak.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mendalami item lainnya yang masuk dalam kontrak apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. “Yang lainnya masih kita dalami apakah spesifikasi memenuhi syarat atau tidak,” terangnya.
Diakuinya, sebelumnya pihaknya sudah memanggil beberapa pihak terkait guna diklarifikasi. Dalam kasus ini masih ada sejumlah pihak lainnya yang akan diklarifikasi. Mengenai penanganan kasus apakah akan ditingkatkan atau tidak, tergantung dari hasil klarifikasi nantinya.

“Saat ini masih pulbaket. Masih banyak yang akan diklarifikasi. Kalau memang tidak sesuai dengan spek kita tindaklanjuti nanti,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, proyek Bendung Arahmano, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar menuai permasalahan. Masyarakat sudah melaporkan dugaan penyimpangan proyek yang dananya bersumber dari APBN ini ke pihak Kejaksaan.

Dalam laporan disebutkan bahwa bendung tersebut sudah bertahun-tahun dikerjakan namun selalu gagal. Karena setiap anggarannya dikucurkan untuk yang bersifat mayor terletak pada bagian mercu dan pekerjaan sayap bendung. Dimana di tahun-tahun sebelumnya mercu dan sayap hancur diterjang banjir. Sehingga kembali dikucurkan anggaran di tahun 2017 dengan pagu dana sekitar Rp 18 miliar. Waktu pengerjaan 240 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017.

Sayangnya, hingga kini bendung setempat tak kunjung dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan warga seperti yang dihajatkan. Sehingga masyarakat menduga ada beberapa indikasi korupsi dan konspirasi yang menyebabkan terdapat kerugian negara di dalam proyek bendung setempat. Diantaranya pekerjaan sayap pintu pembuang dan pintu penguras bendungan tidak dikerjakan sama sekali. Pekerjaan RIP-RAP di bawah mercu tidak dikerjakan. Dan pekerjaan saluran primer bendungan bagian barat atau sebelah kanan Bendung Arahmano.

Belum lama ini, jaksa melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak dalam kasus dugaan penyimpangan Bendung Arahmano pada awal Mei lalu. Diantaranya PPK, konsultan pengawas, dan dua orang terkait lainnya. (ind)