Kasus BBD Loteng, Jaksa Hadirkan Lima Saksi Ketua Kelompok Tani

Mataram (suarantb.com) – Kasus dugaan korupsi Balai Bedah Desa (BBD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 yang menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lalu Priadi Utama memasuki agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 14 Juli 2016.

Sidang kasus tersebut dipimpin majelis hakim yang diketuai Dr. Yapi, SH, MH, dengan hakim anggota Edward Samosir, SH, dan Abadi, SH.

Iklan

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi. Kelima saksi tersebut merupakan ketua kelompok tani masing-masing desa di Lombok Tengah. Masing-masing kelompok tani mendapat bantuan 28 ekor kambing serta bahan material untuk membangun kandang kambing seluas 5×10 meter.

Di hadapan majelis hakim, Ketua Kelompok Tani Ingin Maju, Amaq Dan mengaku mendapat dana Rp 5 juta dan bahan material bangunan berupa asbes, batu, dan seng. Ia mengatakan penerimaan bantuan tersebut melalui dua tahap. Tahap pertama mendapat dana sebesar Rp 500.000 dan tahap kedua sebesar Rp 4,5 juta.

Saksi Nasaruddin Kelompok Tani Gunung Tumpak mengatakan menerima bantuan sebesar Rp 18 juta. Saksi Junaedi, Ketua Kelompok Tani Gunung Songkan mengaku mendapatkan bantuan sebesar Rp 19 juta. Sedangkan saksi Musliadi Ketua Kelompok Tani Lendir Indah menerima bantuan sebesar Rp  1,1 juta, dan saksi M. Nasir Ketua Kelompok Tani Gunung Rung menerima bantuan sebesar Rp  19 juta.

Majelis hakim sempat bertanya terkait perbedaan penerimaan dana pada masing-masing kelompok tani. Namun menurut keterangan saksi, perbedaan tersebut lantaran jumlah bahan material yang diterima. Semakin banyak bahan material yang diterima maka semakin kecil dana yang diterima kelompok tani.

Berbeda dengan dana penyaluran bantuan, justru Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kelompok tani mendapat bantuan sebesar Rp  34 juta. Kasus tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 1,08 miliar. Sementara untuk dua tersangka lainnya, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tim Leader Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) berkas perkara mereka terpisah. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here