Kasus Bawang Putih Impor Sembalun Ditutup

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyudahi penyelidikan bawang putih impor yang ditanam di Sembalun, Lombok Timur. Alasannya, dalam kasus bawang konsumsi yang ditanam sebagai bibit itu tidak ditemukan perbuatan melawan hukum.

Kasubdit II Indagsi Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Wahyudi menjelaskan, keputusan menutup penyelidikan kasus itu berdasarkan hasil gelar perkara pekan lalu.

Iklan

“Disimpulkan bahwa ini bukan tindak pidana. Hasil penyelidikan bahwa proses masuknya barang ini sudah betul,” ungkapnya di ruang kerjanya pekan lalu.

Gelar perkara tersebut dihadiri Balai Karantina Pertanian Lembar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi NTB.

Kemudian, dari pihak internal kepolisian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus, Itwasda NTB, Ditintelkam, Bidang Propam, dan Bidang Hukum.

Sebanyak 78 ton bawang putih asal Taiwan yang diimpor PT Karya Tani Semesta (KTS) tersebut, kata dia, sudah memenuhi kriteria KT.9 atau Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan.

Meski demikian, proses masuknya bawang putih tersebut tidak melalui pemeriksaan karantina di Lembar, Lombok Barat. sebab, importir sudah mengantongi KT.9 dimaksud yang dikeluarkan di Surabaya, Jawa Timur.

“Sesuai dengan kuantitas dan kualitas, bebas penyakit. Yang menjadi salah paham, importir ini tidak melapor ke Lembar. Memang ada ketentuan dalam masa 30 hari sejak KT.9 terbit barang masih bebas di bawa ke mana-mana,” jelasnya.

“Barang yang diimpor sudah bebas dari penyakit. Tidak ditemukan penyakit sesuai keterangan ahli IPB Bogor, UGM, dan hasil uji lab Balai Besar Karantina di Jakarta,” imbuh mantan Kasatresnarkoba Polrestabes Medan ini.

Dari gelar perkara itu juga terungkap bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai perlakuan terhadap penanaman bibit bawang putih.

“Tidak ada regulasi yang mengatur tentang barang yang ditanam ini wajib bibit. Jadi semua sepakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum,” papar dia.

Tetapi, setiap instansi yang ikut dalam gelar perkara itu menghendaki perbaikan pola masuk barang impor, khususnya tanaman. Paling tidak, importir berkoordinasi dengan dinas terkait saat memasukkan bibit tersebut.

“Ini soal etika pengusaha. Yang penting tidak menjual bibitnya. Persyaratannya standar mutunya. Asal bukan barang diperjualbelikan,” tutup Wahyudi. (why)