Kasus Bantuan Kedelai Loteng, Sudah Ada Penetapan Tersangka

Kajari Loteng, Ely Rahmawati (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) menargetkan sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai tahun 2017, tahun ini juga. Pihak Kejari Loteng kini hanya tinggal menunggu perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selesai untuk bisa segera menetapkan tersangka dalam proyek senilai Rp 12,6 miliar tersebut.

“Dari hasil audit kerugian negara oleh BPK RI itukan nanti bisa terlihat. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Setelah itu tersangkanya langsung kita tetapkan,” ungkap Kajari Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H.M.M., kepada wartawan di kantornya, Kamis,  3 Januari 2019.

Iklan

Saat ini koordinasi dan komunikasi dengan pihak BPK terus dilakukan. Kekurangan berkas atau dokumen yang diminta, sesegara mungkin dipenuhi. Sambil menunggu proses audit, BPK RI tetap meminta Kejari Loteng untuk memperdalam kembali kasus dengan memanggil kembali pihak-pihak yang terkait, jika memang dibutuhkan. Sehingga ketika hasil audit turun, berkas perkara sudah lengkap.

Dikatakannya, untuk bisa mengungkap kasus tersebut memang bukan perkara mudah. Mengingat cakupan program yang cukup luas. Dengan banyak pihak yang terkait di dalamnya, sehingga waktu cukup panjang, untuk bisa mengungkap kasus tersebut.

Melihat banyaknya pihak terkait dalam kasus ini, pihaknya yakin kalau tersangka dalam kasus ini bakal lebih lebih dari satu orang. Karena memang ada indikasi mengarah pada korupsi berjamaah. Tapi siapa saja yang menjadi tersangka tentu belum bisa dipastikan sampai keluar hasil audit dari BPK RI.

“Kasus kedelai ini merupakan satu dari beberapa kasus yang kita targetkan harus tuntas dan sampai ke meja persidangan,” tandasnya.

Untuk itu, dukungan dari masyarakat juga sangat diharapkan. Kalau kemudian ada anggapan kalau penanganan kasus terlalu lambat, Ely mengaku prosesnya cukup panjang.

‘’Tapi yang pasti, kasus tersebut harus tuntas. Karena memang indikasi penyimpangan sangat kuat. Tinggal soal kepastian nilai kerugianya saja. Dan yang berhak menentukan besaran kerugian negara ialah BPK, sesuai hasil audit yang dilakukan,’’ tegasnya. (kir)