Kasus Bansos PKH, Polda NTB akan Panggil Pihak Bank

Ketua Satgas Bansos Polda NTB, Tajuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Satgas Bansos Polda NTB menindaklanjuti laporan dugaan pembebanan biaya administrasi pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Tim penegakan hukum akan mengklarifikasi setiap pihak yang berkaitan dengan pencairan. Hal itu untuk mendalami dugaan biaya administrasi melebihi ketentuan.

“Saya akan selidiki. Benar atau tidak itu. Kalau memang benar nanti akan saya tegur, saya bisa panggil bank-nya,” ucap Ketua Satgas Bansos Polda NTB Brigjen Pol Tajuddin akhir pekan lalu. Langkah awalnya, kata Wakapolda NTB ini, dengan memanggil pihak dari Dinas Sosial Provinsi NTB. Penyidik dari Subsatgas Gakkum akan menggali informasi mengenai aturan pencairan Bansos PKH. Menanggapi pembebanan biaya administrasi melebihi batas ketentuan

Iklan

“Itu tidak boleh itu. Kalau memang tidak sesuai aturan. Itu akan saya panggil itu terutama dari pihak banknya atau yang terkait itu,” tegasnya. Tajuddin menambahkan penyidik kemudian bisa menindaklanjuti ke penyidikan. Apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. “Bisa ditindak itu. Kok ada begini, aturannya dari mana. Saya koordinasikan dulu dengan Dinas Sosial (Provinsi NTB),” pungkasnya.

Khalik menerima laporan pemotongan dana diduga oleh oknum mitra bank dan bank. Potongannya sampai Rp10 ribu per keluarga penerima manfaat dengan dalih biaya administrasi. Sementara aturan mengatur biaya administrasi pencairan tidak lebih dari Rp2 ribu. (why)