Kasus Bansos KLU 2015, Penyaluran Diduga Tidak Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Tarpiin Adam (kanan) menyerahkan bukti dokumen kasus Bansos KLU 2015 kepada penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Senin, 19 Oktober 2020. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mulai mengusut hibah bantuan sosial insidentil kepada tempat ibadah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2015. Sejumlah dokumen disita. Yakni APBD tahun 2015 yang menjelaskan mata anggaran Bansos tersebut.

Penyidik menyita dokumen yang diserahkan Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Tarpiin Adam, Senin, 19 Oktober 2020. “Ini dokumen APBD 2015 yang sah, yang disetujui DPRD,” ucapnya.

Iklan

Selain itu, Adam juga menyerahkan dokumen nama pejabat yang patut diambil keterangannya terkait Bansos.

“Mereka ini mengetahui dan diduga terlibat,” ujarnya tanpa merinci nama-nama dimaksud.

Bansos senilai Rp373,5 juta untuk tempat ibadah ini sebelumnya dilaporkan karena adanya indikasi tidak tepat sasaran. Sebanyak 18 penerima diduga tidak berhak karena tidak tercantum dalam SK Bupati. BPK RI menyatakan sebagai temuan kerugian daerah.

APBD KLU tahun 2015 menganggarkan hibah Bansos sebesar Rp10,37 miliar. Diantaranya sebesar Rp373,5 juta ditujukan untuk 33 tempat ibadah. “Empat tempat ibadah tidak sesuai besarannya. 14 tempat ibadah ada di SK tapi tidak menerima,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menerangkan, hal tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan kasus. “Sudah termonitor,” jawabnya singkat.

Dari dokumen yang dihimpun Suara NTB, SK penerima bantuan diterbitkan ganda. Masing-masing diterbitkan tanggal 12 Oktober 2015 bernomor 361. DPRD Lombok Utara Januari 2016 sudah memanggil TAPD yang diketuai Sekda pada Januari 2016. Yang pada intinya SK Bupati sudah diganti dengan SK baru bernomor 410. SK 361 ditarik dan uang yang sudah dicairkan dikembalikan lagi ke kas daerah.

Namun kemudian audit BPK RI atas LKPJ Pemda KLU tentang APBD tahun 2015 menyatakan adanya temuan. LHP BPK RI bernomor 167/S/XIX.MTR/05/2016 itu menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi, memerintahkan pulaa para pihak mempertanggungjawabkan kerugian daerah. (why)