Kasus Aset STIE AMM Berpotensi Mengarah ke Pidana

H. Fauzan Husniadi (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) menampik pernyataan  saksi ahli dari pihak STIE AMM yang menganggap SK Bupati Lobar  lemah. SK yang dimaksud adalah SK nomor 697/72/2020 tentang pencabutan SK. Bupati Lobar  dengan nomor: Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986. Dalam melihat persoalan ini, tidak bisa dilihat  sebagian-sebagian namun harusnya dilihat secara holistik. Jika pihak AMM tidak ada itikad baik meminta maaf dan berkomunikasi dengan Pemda, maka Pemda mau tidak mau akan mengosongkan lahan yang menjadi milik daerah tersebut.

“Itu kan persepsinya dia (AMM), jadi tidak ada yang lemah. Yang membuktikan dia lemah itu, kalau ada yang masih bersifat sumir, atau ragu-ragu. Tapi ini tidak ada yang sumir,” tegas Kepala BPKAD Lobar, H Fauzan Husniadi, Kamis, 25 Februari 2021 mengklarifikasi pernyataan pihak AMM dalam lanjutan persidangan sengketa di PTUN Mataram.

Iklan

Pada kasus ini, ujarnya, yang disalahkan adalah SK lama, akan tetapi menurut dia tidak ada yang salah dalam SK itu. Pemda memberikan pinjam pakai, namun aset tetap tercantum dalam inventaris daerah. Dari sisi dokumen kepemilikan yang dimiliki Pemda pun sudah kuat, sehingga Pemda mengajukan pensertifikatan. Dan prosesnya pun sudah selesai. Lalu sebagai perbandingan, pihak STIE AMM pernah mengajukan pensertifikatan atas nama yayasan namun itu ditolak. “Wajar ditolak karena yang diajukan bukan milik mereka,”tegas dia.

Terkait yang dipertanyakan perihal Perda sebagai acuan memungut sewa kontrak? Menurut dia, regulasi sudah ada yakni perbup. Ia menduga ini langkah untuk mengulur-ulur, namun pihak Pemda tidak akan pernah mundur untuk mengambil alih. “Kecuali mereka datang minta maaf, datang meminta kompensasi, datang minta penyelesaian terbaik ke pak bupati,”tegas dia.

Mengenai langkah gugatan ke PTUN tegas dia, tidak akan menghalangi kepemilikan Pemda. Dan yang dilakukan Pemda sesuai regulasi. Kalau mereka tidak mau mengikuti mekanisme pemda, maka dipersilakan keluar dari lahan itu.

Ia bahkan menegaskan, gugatan yang tengah bergulir di PTUN tidak akan menghalangi langkah Pemda untuk mengosongkan lahan itu. “Itu tidak jadi halangan untuk kami mengosongkan lahan itu, kami sudah lakukan persiapan dan siapkah tim. Tapi kami masih berbaik hati, melihat mereka. Tapi kalau mereka mau melawan, kami akan hadapi. Tidak ada sentimen pribadi dari kami,”jelas dia.

Sementara itu, saksi ahli yang diajukan STIE AMM di PTUN Mataram Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum., menyebutkan dua SK Bupati Lobar lemah. Di samping itu, perlunya melihat aspek kemanfaatan dengan adanya STIE AMM. Objek gugatan yang diajukan STIE AMM yaitu SK Bupati Lobar Nomor 697/72/2020 tentang pencabutan SK Bupati Lobar dengan nomor: Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986. Berimbas ke permintaan bayar sewa mundur 10 tahun dari Pemda Lobar ke STIE AMM. Menurut saksi ahli SK lama memberikan persetujuan untuk penggunaan lahan oleh yayasan dari Pemerintah lobar, SK baru berisi pencabutan. “Ada kelemahan di dalam SK, baik SK pertama dan SK kedua,” katanya. (her/ron)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional