Kasus Aset Punikan Lobar 6,9 Hektare, Keterlibatan Oknum Pejabat Ditelusuri

Dedi Irawan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan penjualan aset Pemkab Lombok Barat seluas 6,9 hektare di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, mengerucut. Selain unsur swasta, juga adanya dugaan keterlibatan unsur PNS. Indikasi korupsi kasus pun ditelusuri nilai kerugian negaranya.

Kasus ini sudah dinaikkan statusnya. Dari sebelumnya penyelidikan pada Bidang Intelijen. Menjadi penyelidikan pada Bidang Pidsus. “Sedang didalami peran pihak-pihak terkait,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Senin kemarin. Dari penyelidikan awal, ditemukan indikasi pidana dalam peralihan hak atas tanah dari kepemilikan Pemkab Lobar menjadi privat pada tahun 2017. Setelah kepemilikan beralih meskipun belum dieksekusi pengadilan, lahan kemudian diduga diperjualbelikan dalam bentuk kaveling. “Kasus masih penyelidikan sehingga belum bisa kita jelaskan lebih lanjut,” imbuh Dedi.

Iklan

Nilai jual belinya diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Ditambah lagi indikasi kerugian dari pohon kelapa yang diduga dijual. Penghasilan panen kelapa dari lahan itu disetorkan kepada Pemda Lombok Barat. Setorannya Rp4 juta setiap tahunnya. Sebanyak 490 pohon kelapa diduga sudah ditebang dan dijual. Aset tersebut diserahkan pengelolaannya dalam bentuk sewa kepada IW. IW diberi kewenangan menggarap lahan. Setiap tahun IW hanya perlu membayar sewa. Tapi, setoran mulai mandek di tahun 2017.

Pada tahun tersebut, gugata perdata terhadap kepemilikan tanah masuk ke pengadilan. Penggugatnya, berinisial GHK yang mengklaim tanah itu sebagai tanah warisan. IW, sang penggarap lahan turut menjadi tergugat. Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan tersebut. Tapi, tidak dengan Pengadilan Tinggi NTB. Hakim banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian menyatakan tanah aset Pemkab Lobar itu adalah milik GHK yang didapat dari orangtuanya bernama GGK. Meskipun tanah sudah ditawarkan penjualannya dalam bentuk kaveling, tetapi belum ada proses pergantian hak milik. Pemkab Lobar sudah mengajukan pemblokiran kepada BPN. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional