Kasus Aset Punikan 6,9 Hektare, Kadis Pertanian Lombok Barat Diperiksa sebagai Saksi

0
Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kadis Pertanian Lombok Barat H Muhur Zohri diperiksa Kejati NTB. Kaitannya dengan pengusutan dugaan penggelapan aset tanah Pemda Lombok Barat di Dusun Punikan, Desa Batumekar, Lingsar, Lombok Barat tahun 2017. Pemeriksaan ini yang pertama setelah kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Karena sudah di tahap penyidikan, jadi yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” terang Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Rabu, 23 Juni 2021. Tetapi Dedi enggan menjelaskan materi pemeriksaan karena masuk teknis perkara. Pemeriksaan ini, sambung dia, berbeda dengan sebelumnya di tahap penyelidikan. Keterangan Muhur dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Pada intinya terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam jabatannya,” jelasnya.

IKLAN

Pemda Lombok Barat kehilangan aset tanah di Dusun Punikan, Desa Batumekar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat seluas 6,9 hektare. Lepasnya aset itu diduga karena akibat tindak pidana korupsi dengan modus penggelapan tanah. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp6,97 miliar sesuai dengan taksiran nilai tanah yang dulunya kebun kelapa tersebut. Lahan seluas 6,97 hektare itu tercatat sebagai aset pada Kartu Inventaris Barang A Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

Penggelapan tanah milik Pemda Lombok Barat ini diduga dilakukan dengan modus mafia tanah. Lahan tanah ini diduga dijual masyarakat pengklaim dengan modus saling menggugat perdata di Pengadilan Negeri Mataram. Pengalihan hak itu dibuat dengan cara membuat gugatan perdata. Aset tersebut diserahkan pengelolaannya dalam bentuk sewa kepada IW. IW diberi kewenangan menggarap lahan. Setiap tahun IW hanya perlu membayar sewa. Tapi, setoran mulai mandek di tahun 2017.

Pada tahun tersebut, gugata perdata terhadap kepemilikan tanah masuk ke pengadilan. Penggugatnya, berinisial GHK yang mengklaim tanah itu sebagai tanah warisan. IW, sang penggarap lahan menjadi tergugat. Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan tersebut. Perkara ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi NTB. Hakim banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian menyatakan tanah aset Pemkab Lobar itu adalah milik GHK yang didapat dari orangtuanya bernama GGK.

Meski demikian para pihak ini sudah bersepakat. Kalah menang di pengadilan tanah tetap dibagi-bagi. Penggugat, GHK mendapat 2 hektare, sementara penggarap lahan mendapat 4 hektare. Lahan ini kemudian diduga diperjualbelikan dalam bentuk kaveling. (why)