Kasus Aset Lahan Lobar 6,9 Hektare Indikasi Penjualan Lahan Makin Terang

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mematangkan penyelidikan dugaan penjualan aset Pemkab Lombok Barat seluas 6,9 hektare di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Lombok Barat. Status Indikasi penyimpangannya sudah ditemukan. Begitu juga dengan indikasi kerugian negaranya.

“Penyelidikannya sudah matang,” jelas Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Kamis, 14 Januari 2021 kemarin. Kasus ini masih ditangani tim Bidang Intelijen. Sejumlah pihak terkait dimintai keterangan dalam tahap klarifikasi.

Iklan

Berdasarkan penyelidikan sementara, penanganan kasus ini perlu ditingkatkan status penanganannya. “Nanti akan dilimpahkan ke Pidsus. Kita akan ekspose dulu dengan jaksa Pidsus,” terangnya.

Aset lahan kebun kelapa yang diusut dalam kasus ini dikelola Dinas Pertanian Lombok Barat. Pada tahun 2017, alih kepemilikan lahan melalui gugatan perdata seolah-olah lahan milik perseorangan.

Setelah kepemilikan beralih meskipun belum dieksekusi pengadilan, lahan kemudian diduga diperjualbelikan dalam bentuk kaveling. Nilai jual belinya diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Ditambah lagi indikasi kerugian dari pohon kelapa yang diduga dijual. “Kalau indikasi kerugian negara di kita masih dari dugaan penjualan lahan aset itu,” tandas Dedi.

Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, gugatan perdata ini diajukan pada 13 Februari 2018. Penggugat berinisial GHK menggugat pengurus lahan berinisial IW yang menduduki lahan.

GHK mengklaim lahan seluas 6,9 hektare tersebut merupakan warisan dari orang tuanya. Sehingga meminta hakim untuk memerintahkan IW menyerahkan lahan tersebut. Majelis hakim menolak gugatan GHK itu untuk seluruhnya.

GHK lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi NTB. Hasilnya, majelis hakim banding menerima banding GHK serta membatalkan putusan PN Mataram. kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan lahan tersebut merupakan tanah milik GHK yang diperoleh dari orang tuanya bernama GGK.

Selanjutnya, menghukum tergugat untuk menyerahkan lahan tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat. IW yang dalam perkara tersebut sebagai tergugat, merupakan pengelola lahan. Penghasilan panen kelapa dari lahan itu disetorkan kepada Pemda Lombok Barat. Setorannya Rp4 juta setiap tahunnya. Sebanyak 490 pohon kelapa diduga sudah ditebang dan dijual. (why)

Advertisement ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional