Kasus Aset Gili Trawangan, Mangkir Klarifikasi, Dipanggil Lagi

0
Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB melanjutkan penyelidikan kasus aset Pemprov NTB di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Sebanyak 16 pihak gagal dimintai keterangan. Undangan klarifikasi pada penyewa dan yang menerima sewa lahan milik daerah tidak menghadiri klarifikasi. “Tidak apa-apa. Posisinya kan masih di penyelidikan. Kita lihat saja dulu. Tetap akan kita panggil,” ucap Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu menanggapi undangan klarifikasi sejumlah pihak terkait aset Gili Trawangan tersebut.

Sejumlah pihak ini nantinya tetap akan dimintai keterangan. Langkah lain dapat ditempuh apabila kasus sudah dinaikkan ke tahap penyidikan bilamana ditemukan alat bukti permulaan yang cukup. “Nanti bisa upaya paksa setelah naik di Pidsus,” tegasnya. Penyelidikan itu dilaksanakan tim Intelijen. Selain mengundang pihak untuk diklarifikasi, penelusuran juga ke lokasi. Mencari data awal mengenai lahan-lahan milik Pemprov NTB yang disewakan secara ilegal dan dijadikan tempat usaha. “Kita kan juga turun ke lapangan. Masih proses di intel,” sebutnya.

IKLAN

Kejati NTB menemukan indikasi sewa dan jual beli lahan Lahan tersebut objek kerjasama dengan pihak ketiga PT Gili Trawangan Indah -kini sudah diputus kontraknya- tetapi dikuasai orang lain. Sejumlah lahan itu per-bidang lahannya disewakan antara Rp800 juta sampai Rp1 miliar jangka waktu setahun. Perjanjian jual beli lahan di area seluas 65 hektare ini teridentifikasi tidak sah. Sebabnya, pemberi sewa lahan hanya menguasai secara fisik. Sementara lahan tersebut merupakan aset Pemprov NTB dengan alas hak Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sementara di atas lahan tersebut, berdiri sejumlah usaha jasa penginapan, perniagaan, restoran, serta tempat hiburan. Sekurangnya 80 persen dari total lahan dikuasai pihak lain yang tidak berhak mengelola lahan tersebut. Lahan tersebut sebelumnya dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) sejak tahun 1995. PT GTI dianggap tidak melaksanaan pokok-pokok kerjasama sehingga Pemprov NTB memutus kontrak secara sepihak pada Agustus lalu. Penyelidikan juga meliputi lahan 10 hektare yang dikerjasamakan langsung dengan masyarakat. (why)