Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung, Kapolres Loteng: Tidak Semua Perkara Diselesaikan Secara Hukum

Esty Setyo Nugroho. (Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) – Kapolres Lombok Tengah (Loteng) AKBP. Esty Setyo Nugroho, SIK, mengaku tidak pernah menolak laporan Mahsun, warga Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya terhadap ibu kandungnya. Pihaknya dalam hal ini hanya menyarankan para pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Karena pada prinsipnya, tidak semua perkara harus diselesaikan secara hukum.

“Sesuai Peraturan Kapolri, ada kasus-kasus hukum yang bisa diselesaikan di luar proses hukum melalui persidangan. Seperti kasus yang berkaitan dengan rumah tangga, keluarga dan penganiayaan ringan,” terang Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., kepada Suara NTB, Senin, 29 Juni 2020.

Iklan

Menurutnya, kasus Mahsun dengan ibu kandungan tersebut termasuk perkara yang bisa diselesaikan di luar mekanisme hukum. Pihaknya pun dalam hal ini bukan menolak laporan Mahsun tersebut. Hanya menyarankan, kepada para pihak supaya menyelesaikan terlebih dahulu persoalan tersebut secara kekeluargaan. Tanpa kemudian harus menempuh proses hukum.

Ia mengatakan, banyak contoh kasus hukum yang pada ujung justru berakhir dengan damai. Padahal kasus tersebut sudah diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Hal itulah yang pihaknya tidak inginkan. Jangan sampai kasusnya sudah ditangani secara hukum, pada akhirnya berakhir dengan damai.

“Ya, kalau kasusnya damai sebelum masuk persidangan. Tapi kalau kasusnya sudah masuk persidangan, maka tidak bisa lagi berdamai,” jelasnya.

Sehingga, kalau memang masih bisa ada jalan untuk didamaikan, kenapa harus diselesaikan secara hukum. Itulah kenapa kemudian pihaknya menyarankan supaya perkara tersebut diselesaikan secara damai. Melalui musyawarah mufakat.

Dampak yang lain, kalau perkara tersebut tetap dilanjut sesuai proses hukum pastinya akan memicu persoalan baru. Karena bisa saja, antara pelapor dan terlapor akan muncul rasa dendam. Padahal masih dalam satu ikatan darah.

  Loteng Tetapkan Status Siaga Kekeringan

“Kita juga sarankan kepada masyarakat, kalau memang ada persoalan yang bisa didamaikan, lebih baik berdamai. Justru itu akan bisa mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Dari pada kemudian memaksa harus diselesaikan melalui proses hukum,” tandas Esty. Kecuali kasus-kasus pidana berat. Seperti perampokan, pembunuhan serta korupsi, tentu tidak ada istilah damai. Semua harus diselesaikan sesuai proses hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diharapkan. Untuk bisa memberikan pengertian kepada masyarakat, bahwa proses hukum bukalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara. Masih ada jalur kekeluargaan yang bisa ditempuh. Dan, itu jauh lebih baik. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here