Kasus Alsintan Lombok Timur 2018, Oknum Dewan Diduga Ikut Terima Bantuan

Tim jaksa Pidsus Kejari Lombok Timur memasang garis pengamanan saat penyegelan barang bukti Alsintan bantuan tahun 2018 yang kini dititipkan di Kantor Dinas Pertanian Lombok Timur setelah disita dari penerima bantuan karena penyalurannya diduga tidak sesuai ketentuan.(Suara NTB/Kejari Lombok Timur)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi bantuan Alat mesin pertanian (Alsintan) Lombok Timur 2018 menyasar proses penyaluran. Alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian RI ini diduga turut mengalir ke oknum anggota dewan dan mantan anggota dewan. Padahal sasarannya kelompok tani. “Kita tidak fokus sama dia sebagai apa. Tapi karena dia diinfokan menerima (bantuan Alsintan), kita klarifikasi,” beber Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur Wasita Triantara dikonfirmasi Senin, 1 Maret 2021.

Tiga mantan anggota dan anggota DPRD Lombok Timur diperiksa tim jaksa Pidsus Kejari Lombok Timur pekan lalu. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyaluran Alsintan. “Kita telusuri ke mana saja bantuan ini disalurkan,” imbuhnya. Total saksi yang sudah dimintai keterangan mencapai 30 orang. Diantaranya para pejabat pada Dinas Pertanian Lombok Timur, petani penerima bantuan, dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Iklan

Setelah ditelusuri, nantinya Alsintan ini disita. Sejauh ini yang sudah teridentifikasi sudah disita dan dititipkan di Kantor Dinas Pertanian Lombok Timur. Diantaranya traktor roda dua 15 unit, traktor roda empat ada empat unit, mesin air sembilan unit, dan handsprayer 40 unit. “Ini yang kita sita dari UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan),” ujar Wasita. Jaksa penyidik sudah menemukan indikasi korupsi dalam penyaluran bantuan ini.

Selanjutnya melengkapi alat bukti lain berupa kerugian negara yang kini sedang diaudit BPKP Perwakilan NTB. Total nilai bantuan Alsintan tahun 2018 ini sebesar Rp40 miliar. Penyaluran terhadap UPJA dan kelompok tani ini diduga tidak sesuai peruntukannya. Mereka mendapatkan Alsintan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima. Bantuan disalurkan Dinas Pertanian Lombok Timur untuk 21 penerima.

UPJA sebagai penerima bantuan sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Permentan RI No25/2008.  UPJA ini merupakan lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian. UPJA memang dibentuk untuk untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Daftar penerima bantuan diduga tidak melalui proses verifikasi di tingkat Kementerian Pertanian RI. Penyediaan Alsintan ini melalui sistem e-katalog. Penerima bantuan Alsintan ini didasarkan pada SK Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang ditetapkan Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. (why)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional