Kasus Agunan LCC, Jaksa Dalami Indikasi Kerugian Negara Rp264 Miliar

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengembangan perkara kasus dugaan agunan lahan Pemda Lombok Barat dalam kerjasama pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) ditindaklanjuti. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI dikaji lagi. Sebab, ada indikasi kerugian negara mencapai Rp264 miliar berupa manfaat fasilitas kredit yang diperoleh PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu menerangkan, pengembangan perkara kasus ini dapat dilakukan merujuk pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara pidana korupsi terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi dan bendaharanya, Abdurrazak.

Iklan

“Sebenarnya bisa saja. Tapi harus kita cermati dulu bagaimana pertimbangan hakimnya,” ujarnya dikonfirmasi akhir pekan lalu. Menurutnya, tindak pidana korupsi sekurangnya memenuhi unsur pokok perbuatan melawan hukum serta kerugian keuangan negara.

Pertimbangan hakim meminta pengembangan perkara itu berangkat dari fakta persidangan yang mengemuka. Yakni mantan Kades Gerimak, H Mistari yang menerima Rp1 miliar dari proses pengurusan lahan Pemda Lombok Barat untuk kepentingan pembangunan LCC.

Majelis hakim juga menimbang adanya indikasi korupsi korporasi. Agunan lahan Perusda Lombok Barat PT Tripat seluas 4,8 hektare menguntungkan PT Bliss Pembangunan Sejahtera Rp264 miliar.

Sertifikat lahan PT Tripat dijadikan agunan PT Bliss pada Bank Sinarmas. PT Bliss pun mendapat fasilitas kredit sebesar Rp264 miliar pada tahun 2013. “Nanti kita kaji, apakah itu termasuk kerugian negaranya atau tidak. Karena kerugian negara itu harus actual loss, bukan potential loss,” urai Tomo.

Kasasi terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi sudah ditolak. Artinya putusan yang dipakai yakni putusan banding pada Pengadilan Tinggi NTB. Putusan banding ini menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Yakni menghukum Azril dengan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp891 juta subsider dua tahun penjara.

Azril dihukum bersama bendaharanya, Abdurrazak yang divonis penjara empat tahun, denda Rp200 juta subsider kurungan empat bulan, dan pembayaran uang pengganti Rp235,59 juta subsider satu tahun penjara.

Hakim menetapkan bahwa barang bukti sebanyak 170 berkas dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan pengembangan perkara. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional