Kasus ABBM Poltekkes Mataram, Polisi Koordinasi dengan KPK

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat bantu belajar mengajar Poltekkes Mataram tahun 2017. Di sisi lain, untuk memperkuat dugaan tindak pidana korupsi, penyidik tinggal mendalami audit Inspektorat Jenderal Kemenkes RI terkait pengadaan tersebut.

“Laporan kerugian negaranya sudah ada. Itu hasilnya diserahkan ke KPK,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana akhir pekan lalu.

Iklan

Tahapan penanganan kasus tersebut masih penyelidikan. Hasil audit temuan kerugian negara sedang dikoordinasikan dengan KPK. Penyidik sudah mengklarifikasi saksi dalam kasus yang mulai ditangani tahun 2018 lalu itu.

Sebanyak tujuh penyedia dan 11 distributor sudah diklarifikasi di tahap penyelidikan tersebut. Diantaranya, pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan penyedia barang. termasuk juga penyidik turun ke lapangan mengecek item pengadaan.

“Kita tinggal menunggu dikirimkan dokumen LHP-nya ke kita. Berkasnya itu kan sekarang di KPK karena ada penyelidkan juga di sana. KPK sudah jawab dan LHP akan diberikan ke kita,” terang Ekawana.

Proyek ABBM berupa pengadaan manekin. Pengadaan melalui tender langsung dari Poltekkes Mataram. Sementara item lain menggunakan katalog elektronik. Pengadaan ABBM diperuntukkan bagi jurusan keperawatan Mataram, keperawatan Bima, kebidanan, gizi, dan analis kesehatan.

Pengadaan ABBM Poltekkes Mataram dibiayai dari APBN melalui Kemenkes RI tahun 2016. Awalnya dianggarkan sebesar Rp27 miliar. Anggaran itu menyusut menjadi Rp16 mliar karena ada rasionalisasi anggaran. (why)