Kasus ABBM Poltekkes Mataram, KPK Serahkan Penanganan ke Polda NTB

Ilustrasi penegakan hukum. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – KPK menyerahkan penanganan kasus pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram ke Polda NTB. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI dilimpahkan. Penyidik segera mengadakan gelar perkara.

“LHP jadi bahan pertimbangan. Kalau ada temuan dari Itjen pasti ada sesuatu yang bermasalah di situ,” beber Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Widy Saputra, Kamis, 6 Februari 2020.

Iklan

Penanganan kasus itu, sambung dia, juga berawal dari adanya temuan Itjen Kemenkes. Sebab LHP juga memuat temuan di Poltekkes Aceh dan Poltekkes Tasikmalaya, Itjen Kemenkes mengirim LHP ke KPK, yang juga menangani kasus itu.

“(Hasil) pemeriksaan sudah sampai di KPK. KPK serahkan ke kita. Data itu nanti disinkronkan jadi bahan penghitungan dasar kerugian negara. Atau nanti perlu audit ulang oleh BPKP,” jelas Widy.

Dia menegaskan kasus itu masih di tahap penyelidikan. Tim Itjen bersama penyidik, ucapnya, sudah turun pemeriksaan hampir setahun yang lalu.

“Kita tunggu hasil dari LHP Kemenkes itu sebagai dasar itu gelar perkara, bukti-buktinya apa, unsurnya apa,” pungkasnya.

Proyek pengadaan ABBM itu dibiayai APBN tahun 2016 sebesar Rp16 miliar. Pengadaannya berupa manekin melalui pembelian katalog elektronik. Manekin tersebut untuk pembelajaran di jurusan keperawatan.

Dalam perjalanan penyelidikannya, 11 saksi diklarifikasi diantaranya distributor alat, Direktur Poltekkes Mataram, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan perusahaan penyedia. (why)