Kasdiono : BLK di NTB Belum Dioptimalkan

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, yang membidangi urusan ketenagakerjaan, H. MNS. Kasdiono, meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), untuk segera melakukan perjanjian kerjasama (MoU) untuk mengakomodir para lulusan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dilatih dan ditampung magang di Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal itu diserukan oleh Kasdiono, menyusul angka pengangguran yang terus meningkat. Terutama yang berasal dari lulusan SMK. Data BPS mencatat angka pengangguran Indonesia pada Agustus tahun 2017 mencapai 7,04 juta orang atau naik 10 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,03 juta kebanyakan didominasi oleh lulusan SMK.

Iklan

“Tidak menutup kemungkinan NTB adalah bagian dari penyumbang lulusan SMK yang banyak menganggur itu. Sehingga, kita sarankan ada MoU antara dua SKPD. Harapannya, lulusan SMK kita benar-benar memiliki keahlian,” kata Kasdiono.

Ia mengatakan, saat rapat dengar pendapat  yang dilakukan pihaknya dengan dua SKPD tersebut, dipastikan BLK yang pengelolaanya di bawah Disnakertrans NTB telah memiliki 10 orang tenaga asesor yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Apalagi, pasar untuk menampung para lulusan SMK di NTB, yakni KEK Mandalika Resort melalui pihak pengelolanya, yakni ITDC memastikan akan fokus menampung ribuan tenaga lokal yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BLK NTB.

“Bagi saya, ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh Dikbud terkait bagaimana mengoptimalkan lulusan SMK di NTB agar bisa seluruhnya ditampung di BLK yang ada,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 2 Oktober 2018.

Ia menilai, posisi BLK NTB sesuai laporan dari Kabidnya, telah menjadi tempat uji kompetensi dan penempatan para perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Pemprov NTB. Sehingga, jika ada MoU, maka sangat mustahil lulusan sebanyak 3.114 sekolah SMK di NTB akan menganggur ke depannya.

“Di sinilah, kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih agar bisa memaksimalkan peran BLK agar lebih optimal. Mengingat seluruh tenaga penguji dan asesornya telah berstandar nasional,” tegasnya. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional