Karena Pembatasan Mudik, 400 Pengemudi AKDP Diusulkan Dapat Stimulus

Junaidi Kasum. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pembatasan pergerakan pemudik yang dilakukan oleh pemerintah guna menekan penularan virus Covid-19 di satu sisi dinilai merugikan bagi pelaku usaha transportasi. Hal itulah yang menjadi dasar diajukannya ratusan pengemudi angkutan umum mendapatkan kompensasi dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Junaidi Kasum menyebut, ada 400 pengemudi angkutan umum yang sudah diusulkan namanya mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan. “Hanya saja, kita masih nunggu. Disetujui atau tidaknya usulan pemberian stimulus ini,” katanya kepada Suara NTB, Kamis, 6 Mei 2021.

Iklan

Pengajuan stimulus dilakukan satu pintu, melalui DPP Organda. Sulawesi, katanya sudah mendapatkan stimulus ini. Khususnya pengemudi bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Usulan ini sebenarnya sudah dilayangkan dua minggu lalu. Mencantumkan identitas pengemudi, hingga izin perusahaan. Tetapi, hingga saat ini belum ada jawaban dari Kementerian Perhubungan.

Usulan mendapatkan stimulus ini, lanjut JK, sapaan akrabnya, karena momentum lebaran ini pengusaha angkutan umum tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang mudik. Angkutan udara, dan angkutan laut dibatasi operasionalnya. Kecuali melayani distribusi barang, obat-obatan, sembako, penanganan kebencanaan dan penumpang yang mendapatkan penugasan dari dinas atau instansi terkait.

JK menambahkan, sebelumnya, pemerintah Provinsi NTB memberikan kelonggaran bagi pemudik untuk kembali ke kampung halamannya. Selama aktivitas mudiknya dilakukan antar pulau di dalam provinsi. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, atau sebaliknya. Kebijakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ini sebelumnya menjadi angin segar. Karena masih ada harapan bagi usaha angkutan umum mendapatkan berkah dari kegiatan mudik. Hanya berselang semalam kebijakan ini direvisi kembali.

Mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mudik sama sekali dilarang, sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Meskipun mudik antar provinsi. “Sebelumnya pengusaha transportasi angkutan darat sudah senang. Masih bisa memberikan pelayanan kepada pemudik. Tapi turun lagi penegasan dari pusat, tidak boleh sama sekali meskipun mudik didalam provinsi. Ya akibatnya, pengusaha merintih juga karena kondisi ini. Itulah sebabnya, kenapa sebelumnya diajukan bantuan kepada pengemudi. Setidaknya meringankan teman-teman pengemudi,” demikian JK. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional