Kapolda NTB Terbitkan Pedoman Penanganan Hukum Disabilitas dan ABH

Wakapolda NTB Asby Mahyuza menyerahkan booklet pedoman pelayanan penegakan hukum bagi penyandang disabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata, Selasa, 24 November 2020.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – NTB kini selangkah lebih maju dibanding provinsi lain dalam hal pelayanan hukum disabilitas dan anak berhadapan hukum (ABH). Wujudnya dalam bentuk prosedur standar operasional penyelidikan dan penyidikannya. Perhatian khusus ini  untuk menyetarakan hak hukum disabilitas dan ABH.

Keputusan Kapolda NTB tentang pedoman pelayanan penegakan hukum bagi penyandang disabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum diserahkan di Mataram, Selasa, 24 November 2020. Wakapolda NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza menyerahkan booklet SOP secara simbolis. SOP ini tertuang dalam Keputusan Kapolda NTB No KEP/327/XI/2020 tentang pedoman pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dan Keputusan Kapolda NTB No KEP/328/XI/2020 tentang pedoman penanganan ABH tertanggal 23 November 2020.

Asby menerangkan pedoman ini untuk membuka akses yang sama kepada penyandang disabilitas dan ABH dalam layanan pengadilan dan proses peradilannya. “Penyandang disabilitas masih sering ditolak kapasitas hukumnya,” ujarnya dalam sambutannya. Hal itu terjadi terhadap para penyandang disabilitas baik dalam kapasitasnya sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Di sisi lain, imbuh Asby, sumber daya aparat penegak hukum belum mencukupi dalam layanan disabilitas.

“Terlihat dari metode komunikasi yang tidak dapat dimengerti, sehingga penyandang disabilitas kesulitan akses ke lembaga penegak hukum termasuk di kepolisian. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan pelaksanaan HAM untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan,” terangnya. Kemudian permasalahan penegakan hukum lainnya ada pada meningkatnya kasus  ABH. Tahun 2020 ini kasus ABH meningkat 22,22 persen atau setara 58 kasus menjadi total 319 kasus. Tahun 2019 tercatat sebanyak 261 kasus.

“Kualitas kasus kekerasan anak meningkat selama pandemi Covid-19 ini seperti terjadi di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Tengah,” jelasnya. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata menjelaskan penyusunan pedoman ini melibatkan instansi dan lembaga termasuk organisasi disabilitas dan pemerhati anak. Menurutnya, penanganan kasus disabilitas dan ABH memerlukan perhatian khusus melihat dari kebutuhan mereka yang berbeda.

“Ini untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan. Paling pertama yang dilakukan itu ada self assesment. Ini untuk mengetahui kebutuhan personalnya itu apa baru bisa ada tindakan selanjutnya,” terangnya. Terobosan baru dalam SOP yang hanya ada satu-satunya di Indonesia ini juga pada pemulihan korban berupa pemenuhan hak restitusi. Hak restitusi ini berupa pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku.

“Jadi setiap korban akan diajukan hak restitusinya. Nanti dimohonkan melalui LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban),” kata Hari. Berdasarkan analisa penanganan kasus selama ini, penyandang disabilitas kerap diperdaya baik sebagai pelaku maupun korban. Keterbatasan yang dimiliki dimanfaatkan untuk mengelabui perbuatan pidana. “Rawannya mereka jadi korban kekerasan seksual dan dijadikan perantara peredaran narkoba,” bebernya.

Ketua Yayasan Askara Disabilitas Berkarya Indra Pradipta mengaku pedoman pelayanan hukum membawa angin segar bagi penyandang disabilitas. “Kami ini dianggap kesulitan membela diri karena kelemahan fisik. Jadi ini dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan hukum,” ucapnya. (why)