Kapolda NTB: Penyelesaian Konflik Harus Kedepankan Mediasi

Mataram (suarantb.com) – Munculnya konflik di tengah masyarakat, tidak selalu harus berakhir melalui jalur hukum. Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono, SH, MH berharap agar masyarakat mengedepankan suatu alternatif penyelesaian konflik melalui mediasi.

Menurutnya, mediasi jauh lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibanding penyelesaian melalui jalur hukum. “Karena kalau diselesaikan secara hukum dampak konflik masih ada. Setelah dia keluar dari tahanan dia masih marah, masih bermusuhan,” ujar Kapolda saat ditemui di Mapolda NTB, Jumat, 7 September 2016.

Iklan

“Tapi kalau mediasi, selesai tuntas. Itu lebih utama. Penegakan hukum dinomor duakan, kedepankan mediasi,” tambahnya.

Pencegahan konflik di tengah masyarakat menjadi atensi Kapolda NTB dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Sehingga peran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat dinilai sangat diperlukan untuk menghindari konflik di tengah masyarakat.

“Yang jelas masalah-masalah konflik di lapangan (menjadi atensi). Bhabinkamtibmas sudah kita lengkapi seluruh desa satu. Yang tadinya kurang seratus sekian, telah kita lengkapi. Sarana prasarana untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat telah kita tingkatkan, termasuk kendaraan dan tunjangan Bhabinkamtibmas,” tuturnya.

Sebelumnya, pada tahun 2015 lalu, dari 22 ribu kasus di tengah masyarakat, pihak kepolisian telah berhasil menyelesaikan 12 ribu kasus secara mediasi. Hal tersebut menandakan bahwa jalur mediasi sebetulnya begitu bermanfaat dalam penuntasan konflik hingga berakhir damai.

Asas ultimum remedium dalam hukum pidana, atau yang kerap diartikan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, menjadi harapan Kapolda NTB dalam membangun kesadaran kolektif pada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi.

Diharapkan, masalah-masalah mendasar di masyarakat dapat terselesaikan dengan keharmonisan. Karena rasa aman merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara di Indonesia ini. (szr)