Kapolda NTB Minta Tambang Emas Ilegal Gunung Prabu Ditutup

Kondisi Gunung Prabu, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah yang rusak parah akibat aktivitas penambangan ilegal. (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Kapolda NTB Irjen. Pol Drs. Nana Sudjana, AS.MM, mengisyaratkan akan mengambil langkah hukum terkait aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Prabu, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Karena bagaimanapun yang namanya tambang ilegal itu tidak dibenarkan secara aturan. Sehingga upaya-upaya penegakan hukum perlu dilakukan, guna menghentikan aktivitas  ilegal tersebut.

Apalagi, tambang emas ilegal tersebut berada tidak jauh dari kawasan The Mandalika yang merupakan kawasan wisata andalan daerah ini. ‘’Ini (tambang emas ilegal Prabu) harus ditutup segera. Karena bahaya bagi pengembangan pariwisata kita,” Kapolda NTB, usai silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Polres Loteng, Kamis, 20 Juni 2019.

Iklan

Awalnya, pihaknya belum begitu yakin ketika mendapat laporan dari ITDC dan beberapa pihak soal keberadaan tambang emas tak berizin tersebut. Namun setelah Kapolda turun langsung ke lokasi, ternyata benar memang ada tambang emas ilegal tersebut. Sehingga Kapolda menilai harus ada upaya tegas untuk menghentiakn aktivitas ilegal tersebut.

Karena kalau tetap dibiarkan, tanpa ada upaya penghentikan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi daerah ini. Terutama sektor pariwisata akan terganggu. Karena wisatawan paling tidak suka kalau ada aktivitas tambang di sekitar kawasan wisata. Sehingga jangan sampai karena melihat ada aktivitas tambang ilegal, wisatawan tidak mau datang lagi ke daerah ini. Khususnya ke kawasan The Mandalika.

‘’Kita akan koordinasikan dulu dengan pemerintah daerah setempat dan pihak terkait lainnya di daerah soal tambang emas ilegal ini. Dan, kita minta dilakukan upaya pendekatan-pendekatan terlebih dahulu melalui musyawarah. Kalau upaya pendekatan tidak juga membuahkan hasil, di mana masyarakat masih saja menambang secara ilegal, maka penegakan hukum akan kita lakukan,’’ tegasnya.

Dengan kata lain, upaya penegak hukum menjadi solusi terakhir yang diambil aparat kepolisian. Jika kemudian upaya pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah tidak membuahkan hasil. ‘’Kan jelek sekali kelihatanya, ada aktivitas tambang emas ilegal di dekat kawasan wisata,’’ imbuh almunus Akpol tahun 1988 ini.

Pihaknya bisa memahami, mungkin aktivitas tambang emas ilegal tersebut dilakukan di atas lahan milik pribadi. Tetapi harus dipahami, apa yang dilakukan tersebut bisa berdampak buruh bagi masyarakat dan daerah ini. Terutama yang terkena dampak ialah sektor pariwisata. Jangan sampai karena aktivitas tambang tersebut perkembangan pariwisata menjadi terhambat. Akibat kerusakan lingkungan dampak dari tambang emas ilegal tersebut. (kir)